Page 399 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

Bentuk eksploitas tersebut berupa beban pekerjaan yang paling berat, tidak memperoleh fasilitas
kesehatan dan tunjangan, serta bekerja tanpa bayaran. Tidak hanya itu, dalam artikel tersebut
juga disebutkan, pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit sering menghadapi pelecehan
seksual, mulai dari pelecehan verbal dan ancaman, hingga pemerkosaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono, memastikan bahwa tidak ada
eksploitasi pekerja perempuan di industri kelapa sawit Indonesia. Jika memang ada, itu berarti
adanya tindak pidana pelecehan pekerja perempuan. Aparat penegak hukum harus mengusut
tuntas hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku karena hal ini merusak citra seluruh industri
kelapa sawit di mata publik.

"Kami memastikan bahwa perusahaan sawit yang menjadi anggota Gapki telah menyediakan
lingkungan kerja yang kondusif dan layak bagi para pekerja di perkebunan sawit," kata Joko.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, anggota perusahaan yang tergabung dalam Gapki mematuhi dan
memenuhi semua peraturan sesuai dengan Peraturan Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, Gapki
juga telah memasang target bagi semua anggotanya untuk dapat mencapai sertifikasi ISPO pada
akhir 2020. Sertifikasi ISPO meliputi persyaratan legalitas, termasuk syarat untuk kesehatan dan
keselamatan kerja dan hak pekerja untuk memastikan perlakuan yang adil kepada para pekerja.

"Insiden yang digambarkan dalam artikel AP adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh
anggota Gapki. Kami percaya jika jurnalis AP mengunjungi kebun perusahaan dari anggota
Gapki, mereka akan menemukan situasi di mana perempuan mendapatkan kesempatan dan
peran yang positif," jelas Joko.

Joko mengatakan, melalui kolaborasi multipihak bersama lembaga pemerintah maupun
organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan, Gapki melakukan upaya berkelanjutan untuk
mempromosikan praktik kerja yang layak ( decent work ). Selain itu, Gapki juga telah
berkolaborasi dengan ILO (International Labour Organisation) dan beberapa LSM internasional
lainnya untuk membangun sistem praktik kerja yang layak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Terdapat enam agenda yang menjadi perhatian Gapki dan mitra kerjanya, yakni status pekerja;
dialog sosial; perlindungan anak dan pekerja perempuan; pengupahan; keselamatan dan
kesehatan kerja (K3); dan mendorong pengawasan oleh pemerintah.

398