Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 46
Judul UMK 17 Daerah Naik 10 Daerah Lainnya Tetap
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Ririn Nur Febriani
Tanggal 2020-11-23 05:12:00
Ukuran 232x184mmk
Warna Warna
AD Value Rp 87.000.000
News Value Rp 435.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Jabar) Sisanya, ada 17 kabupaten/kota
yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan pada inflasi dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
positive - Asep Jama-ludin (Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Patut kami syukuri, di
tengah kondisi pandemi Covid-19 UMK naik. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kami naik
8%, tapi kami berterima kasih buat Wali Kota Cimahi yang telah mengakomodasi hasil rapat DPK
dari unsur buruh, yakni naik sebesar 3,27%
positive - Asep Jama-ludin (Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi)
Pemprov Jabar bersama Pemkot Cimahi harus mengawasi pelaksanaannya. Jangan sampai ada
pengusaha yang tidak melaksanakan kenaikan UMK
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.774~Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021.
Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Jabar ini
telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sabtu (21/-11/2020) dan berlaku mulai 1
Januari 2021.
UMK 17 DAERAH NAIK 10 DAERAH LAINNYA TETAP
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.774~Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2021.
45
