Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

Berdasarkan keputusan tersebut, UMK Kabupaten Karawang tahun 2021 senilai Rp
4.798.312/bulan. Tahun sebelumnya, upah di sana nilainya Rp 4.594.324,54/bulan. Upah ini juga
merupakan yang tertinggi secara nasional. Sementara UMK 2021 di Kota Banjar nilainya tetap
sama dengan 2020 senilai Rp 1.831.884,83.

Penetapan upah di Banjar

ini lebih tinggi dari standar upah minimum Provinsi Jabar senilai Rp 1.810.351,36 yang ditetapkan
gubernur pada 1 November 2020. Setiawan memaparkan, kenaikan upah pada 17 kabupaten
dan kota itu mengacu pada rekomendasi bupati dan wali kota. Formulasinya dihitung
berdasarkan upah tahun sebelumnya disertai inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Setiawan
menilai kenaikan upah itu wajar dan disesuaikan dengan perkembangan di masing-masing
wilayah.

Setiawan menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memerhatikan empat hal. Pertama,
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/ HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Kedua, rekomendasi bupati dan wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021.
Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di
Jabar tahun 2021. Keempat, surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/
Depeprov tanggal 20 November 2020. "Isinya saran dan pertimbangan penetapan upah
minimum tahun 2021," imbuh Setiawan.

Menyoal tidak adanya kenaikan upah bagi 10 kabupaten dan kota lainnya, Setiawan
menjelaskan, pihaknya memberi kesempatan untuk memperbaikinya dengan memerhatikan
inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan II 2021.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Roy Jinto
mengapresiasi penetapan UMK Jabar 2021 tersebut karena memerhatikan dan mengakomodasi
rekomendasi upah versi bupati dan wali kota.

Naik 1,5% Upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021 di seluruh kebupaten/kota di
Banten mengalami kenaikan 1,5%. Penetapan besaran UMK 2021 tertuang dalam Keputusan
Gubernur Banten No. 561/ Kep.272-Huk/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten 2021.
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Banten Karna Wijaya membenarkan UMK 2021 di Banten telah ditetapkan.
"Dalam keputusannya, gubernur menaikan upah minimum untuk seluruh kabupaten/kota sama
rata yaitu 1,5%," katanya, Minggu.

Karna Wijaya menjelaskan, untuk perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK,
bisa melakukan penangguhan penerapan UMK 2021 yang telah ditetapkan Gubernur Banten
Wahidin Halim. "Mereka yang tidak mampu membayar pegawainya sesuai ketentuan yang
berlaku diminta mendaftar ke Disnakertrans Provinsi Banten," ujarnya. [153/1491

50