Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 93
Judul Serikat Pekerja Meminta Gubernur Jawa Barat Merevisi SK UMK Cianjur
agar Dinaikkan 8 Persen
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01998690/serikat-
pekerja-meminta-gubernur-jawa-barat-merevisi-sk-umk-cianjur-agar-
dinaikkan-8-persen
Jurnalis Novianti Nurulliah
Tanggal 2020-11-22 20:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Roy Jinto (Perwakilan serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Jawa Barat) Khusus Cianjur rekomendasi
pjs bupatinyanya, 8% kenaikkan UMK tahun 2021. Sampai dengan terakhir rapat dewan
pengupahan provinsi Jawa Barat ditanda tanganinya berita acara dewan pengupahan Jawa Barat
rekomendasi masih tetap 8%
neutral - Roy Jinto (Perwakilan serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan
Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Jawa Barat) Namun dalam SK UMK tahun
2021 yang tadi malam diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Cianjur menjadi salah satu di antara
10 kab/kota yang tidak naik, dengan alasan adanya surat klarifikasi rekomendasi dari pjs Bupati
Cianjur tanggal 20 November 2021, yang surat tersebut tidak pernah dibahas di Depeprov Jabar,
karena sampai selesai rapat depeprov tidak ada surat tersebut
negative - Roy Jinto (Perwakilan serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang
dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Jawa Barat) Dan yang sangat kita
sayangkan kenapa tidak dibahas lagi di dewan pengupahan provinsi Jawa Barat kalau ada
perubahan rekomendasi dari kab/kota
positive - Roy Jinto (Perwakilan serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang
dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Jawa Barat) Gubernur dapat
menggunakan kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun 2021 di kab/kota tersebut, agar
buruh didaerah tersebut juga mendapatkan keadilan
positive - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Bukan legowo, memang yang di
perjuangkan SP/SB Jawa Barat yang sudah di rekomendasikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan
rapat pleno Dewan Pengupahan tingkat kabupaten/kota masing-masing daerah
neutral - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Untuk yang 10 kota/kabupaten
yang tidak menaikan UMK 2021, para pimpinan SP SB Jawa Barat sudah mengusulkan kepada
Pak Gubernur supaya dipertimbangkan kenaikannya
92