Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 94
Ringkasan
Perwakilan serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengapresiasi Gubernur Jawa
Barat yang sudah menetapkan UMK tahun 2021 sesuai rekomendasi bupati/walikota masing-
masing daerah. Namun dalam penetapan itu ada persoalan beberapa daerah yang tidak naik
UMKnya.
SERIKAT PEKERJA MEMINTA GUBERNUR JAWA BARAT MEREVISI SK UMK CIANJUR
AGAR DINAIKKAN 8 PERSEN
Perwakilan serikat pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengapresiasi Gubernur Jawa
Barat yang sudah menetapkan UMK tahun 2021 sesuai rekomendasi bupati/walikota masing-
masing daerah.
Namun dalam penetapan itu ada persoalan beberapa daerah yang tidak naik UMKnya.
"Khusus Cianjur rekomendasi pjs bupatinyanya, 8% kenaikkan UMK tahun 2021. Sampai dengan
terakhir rapat dewan pengupahan provinsi Jawa Barat ditanda tanganinya berita acara dewan
pengupahan Jawa Barat rekomendasi masih tetap 8%," ujar Roy, Minggu 22 November 2020.
"Namun dalam SK UMK tahun 2021 yang tadi malam diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat
Cianjur menjadi salah satu di antara 10 kab/kota yang tidak naik, dengan alasan adanya surat
klarifikasi rekomendasi dari pjs Bupati Cianjur tanggal 20 November 2021, yang surat tersebut
tidak pernah dibahas di Depeprov Jabar, karena sampai selesai rapat depeprov tidak ada surat
tersebut," ujar Roy menambahkan.
Diakui Roy, pihaknya tidak tahu kapan surat susulan dari Cianjur tersebut disampaikan ke
Pemprov Jabar.
"Dan yang sangat kita sayangkan kenapa tidak dibahas lagi di dewan pengupahan provinsi Jawa
Barat kalau ada perubahan rekomendasi dari kab/kota," ucap dia.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK UMK Cianjur
untuk dinaikkan sesuai rekomendasi awal 8%, dan juga 9 kab/kota lainya.
" Gubernur dapat menggunakan kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun 2021 di kab/kota
tersebut, agar buruh didaerah tersebut juga mendapatkan keadilan," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan, pihaknya tidak
akan melakukan aksi karena sudah UMK di SK kan sesuai rekomendasi kota/kabupaten di Jawa
Barat.
"Bukan legowo, memang yang di perjuangkan SP/SB Jawa Barat yang sudah di rekomendasikan
oleh Bupati/Walikota berdasarkan rapat pleno Dewan Pengupahan tingkat kabupaten/kota
masing-masing daerah," ujar dia.
"Untuk yang 10 kota/kabupaten yang tidak menaikan UMK 2021, para pimpinan SP SB Jawa
Barat sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur supaya dipertimbangkan kenaikannya,"
tuturnya menambahkan.
Menurut dia, gubernur nanti akan evaluasi juga sesuai diktum kelima pada SK UMK tersebut.***.
93
