Page 1006 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1006
tergerus oleh inflasi sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat
konsumsinya.
Sehingga tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi
agregat, maka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lantaran konsumsi agregat
mendukung 55 - 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Semoga kenaikan UMP 2021 yang akan ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di kisaran 1,5
persen - 2 persen bisa diterima semua pihak, sehingga kesejahteraan pekerja terjaga dan
kelangsungan usaha terjamin," pungkasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memutuskan untuk tidak
menaikan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Keputusan itu terlampir dalam Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun
2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Mengutip SE tersebut, Selasa (27/10/2020), dituliskan bahwa pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.
Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2021 sama dengan
tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021.
Lantas berapa UMP DKI Jakarta untuk 2021? Jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengikuti penetapan UMP 2021 sesuai dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19,
maka besaran upah minimum di ibu kota sebesar Rp 4.276.349. Besaran ini sama dengan angka
UMP pada 2020.
Para kepala daerah pun diminta untuk mengumumkan UMP 2021 secara serentak pada 31
Oktober 2020.
Sejauh ini, UMP di DKI Jakarta memang menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di
Indonesia. UMP tertinggi kedua ditempati oleh Papua yang sebesar Rp 3.516.700 dan tempat
ketiga yaitu Sulawesi Utara dengan angka Rp 3.310.722.
1005

