Page 1043 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1043
Tapi artinya kepala daerah di 18 provinsi sudah dipastikan akan mengikuti Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka
akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Dirinya menekankan bahwa keputusan yang dituangkan dalam SE tersebut sudah
memperhitungkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Mungkin teman-teman juga sudah membaca, kami di situ, di surat edaran tersebut kami
menyampaikan latarbelakang kenapa SE itu dikeluarkan, tidak lain dan tidak bukan karena
dilatarbelakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan
pada masa pandemi COVID-19," paparnya.
Ida, dalam SE yang dikeluarkan memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 . Upah
minimum tahun depan diputuskan sama dengan tahun ini.
"Penetapan upah minimum tahun 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia
pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada
gubernur untuk (1) melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama
dengan nilai upah minimum tahun 2020," kata Ida melalui SE tersebut dikutip Selasa
(27/10/2020).
Poin 2 meminta gubernur melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 3 menetapkan dan mengumumkan upah
minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pk. 16.35 WIB, beberapa daerah
telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan UM
tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri
Ketenagakerjaan. Daerah tersebut yaitu: 1) Jawa Barat 2) Banten 3) Bali 4) Aceh 5) Lampung
6) Bengkulu 7) Kepulauan Riau 8) Bangka Belitung 9) Nusa Tenggara Barat 10) Nusa Tenggara
Timur 11) Sulawesi Tengah 12) Sulawesi Tenggara 13) Sulawesi Barat 14) Maluku Utara 15)
Kalimantan Barat 16) Kalimantan Timur 17) Kalimantan Tengah 18) Papua.
1042
