Page 1044 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1044
Judul 18 Provinsi Patuh pada Menaker Ida Soal UMP yang Tak Naik
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/212000/34/18-provinsi-patuh-pada-
menaker-ida-soal-ump-yang-tak-naik-1603876246
Jurnalis Suparjo Ramalan
Tanggal 2020-10-28 17:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) PP tersebut bersumber dari UU Nomor 13 Tahun 2003, UU
ini didesain dalam kondisi yang tidak memprediksi terjadinya pandemi Covid-19
Ringkasan
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ada 18 Provinsi yang
bersedia mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker perihal ketentuan upah minimum provinsi (UMP)
2021 . Dalam SE itu tertera besaran upah tahun depan dipastikan tak naik, alias tetap sama
dengan 2020. ( Dia juga memberikan alasan bahwa kebijakan tersebut ditempuh karena melihat
banyak perusahaan yang tidak bisa memenuhi atau menaikkan uupah minimum provinsi karena
masih terdampak pandemi Covid-19.
18 PROVINSI PATUH PADA MENAKER IDA SOAL UMP YANG TAK NAIK
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, ada 18 Provinsi yang bersedia
mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker perihal ketentuan upah minimum provinsi (UMP) 2021 .
Dalam SE itu tertera besaran upah tahun depan dipastikan tak naik, alias tetap sama dengan
2020. ( Dia juga memberikan alasan bahwa kebijakan tersebut ditempuh karena melihat banyak
perusahaan yang tidak bisa memenuhi atau menaikkan uupah minimum provinsi karena masih
terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, kebijakan untuk tidak menaikan UMP 2021 pun menggunakan kebutuhan hidup layak
(KHL) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 2015.
"PP tersebut bersumber dari UU Nomor 13 Tahun 2003, UU ini didesain dalam kondisi yang tidak
memprediksi terjadinya pandemi Covid-19," ujar Ida dalam konferensi pers, Jakarta.
(Sayangnya, Menteri Ida tidak merinci provinsi mana saja yang mengkuti ketentuan tersebut.
Sayangnya, Menteri Ida tidak merinci provinsi mana saja yang mengkuti ketentuan tersebut.
(uka).
1043
