Page 1045 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1045
Judul Menaker: 18 Provinsi Tak Lakukan Kenaikan UMP 2021
Nama Media okezone.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/10/28/320/2300865/menaker-
18-provinsi-tak-lakukan-kenaikan-ump-2021
Jurnalis Suparjo Ramalan,
Tanggal 2020-10-28 16:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) PP tersebut bersumber dari UU Nomor 13 Tahun 2003, UU
ini didesain dalam kondisi yang tidak memprediksi terjadinya pandemi Covid-19
Ringkasan
Ada 18 Provinsi yang bersedia mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker perihal ketentuan upah
minimum provinsi (UMP) 2021. Di mana, standar upah tahun depan dipastikan tak naik alias
tetap sama dengan 2020.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, hingga Selasa malam tadi
(28/10/2020) sudah ada 18 provinsi yang bersedia mengikuti Surat Edaran tetsebut.
MENAKER: 18 PROVINSI TAK LAKUKAN KENAIKAN UMP 2021
Ada 18 Provinsi yang bersedia mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker perihal ketentuan upah
minimum provinsi (UMP) 2021. Di mana, standar upah tahun depan dipastikan tak naik alias
tetap sama dengan 2020. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, hingga
Selasa malam tadi (28/10/2020) sudah ada 18 provinsi yang bersedia mengikuti Surat Edaran
tetsebut.
"PP tersebut bersumber dari UU Nomor 13 Tahun 2003, UU ini didesain dalam kondisi yang tidak
memprediksi terjadinya pandemi Covid-19," ujar Ida dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu
(28/10/2020).
Dia juga memberikan alasan bahwa kebijakan tersebut ditempu karena melihat banyak
perusahaan yang tidak bisa memenuhi atau menaikan uupah minimum provinsi karena masih
terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, kebijakan untuk tidak menaikan UMP 2021 pun menggunakan KHL sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 2015. (rzy).
1044
