Page 1098 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1098

Judul               Buruh DKI Tolak Surat Edaran Menaker Soal Penetapan Upah Minimum
                                    2021
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://metro.tempo.co/read/1400199/buruh-dki-tolak-surat-edaran-
                                    menaker-soal-penetapan-upah-minimum-2021
                Jurnalis            Imam Hamdi
                Tanggal             2020-10-28 13:35:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              negative  -  Dedi  Hartono  (Anggota  Dewan  Pengupahan  Asosiasi  Serikat  Pekerja  (Aspek)  DKI
              Jakarta) Kami menolak surat edaran yang terbit itu. Kami sampaikan bahwa aturan itu hanya
              bersifat imbauan jadi bisa tidak diikuti

              positive  -  Dedi  Hartono  (Anggota  Dewan  Pengupahan  Asosiasi  Serikat  Pekerja  (Aspek)  DKI
              Jakarta) Ekonomi DKI masih bisa tumbuh 3,3 persen

              negative  -  Dedi  Hartono  (Anggota  Dewan  Pengupahan  Asosiasi  Serikat  Pekerja  (Aspek)  DKI
              Jakarta) Jadi tidak bisa dipukul rata juga untuk menjadi alasan tidak menaikan upah buruh

              negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kalau gaji tidak naik sedangkan
              harga kebutuhan pokok terus naik, maka buruh bakal semakin susah

              negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kalau gaji tidak naik sedangkan
              harga kebutuhan pokok terus naik, maka buruh bakal semakin susah.
              positive  -  Ahmad  Riza  Patria  (Wagub  DKI)  Kami  di  Pemprov  baru  dapat  soal  kebijakan  dari
              pemerintah pusat bahwa UMP 2021 disamakan dengan UMP 2020, tentu kami di Pemprov DKI
              mengacu pada peraturan dan ketentuan yang ada

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kan apapun bentuk keputusannya itu
              kita  harus  hormati  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing,  tentu  karena  sudah  ada
              keputusan  dari  pemerintah  pusat  untuk  tidak  menaikan  Upah  Minimum  Provinsi,  kita  harus
              menghormatinya, namun masyarakat juga bukan berarti tidak boleh mengusulkan aspirasinya,
              nanti kita diskusinya dengan pemerintah pusat untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan
              sebuah proses pertimbangan yang masak dan cermat



              Ringkasan

              Anggota  Dewan  Pengupahan  Asosiasi  Serikat  Pekerja  (Aspek)  DKI  Jakarta,  Dedi  Hartono,
              menyatakan  menolak  surat  edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  yang  meminta  gubernur  tidak
              menaikan upah minimum 2021 . Sebagai Ibu Kota Negara, kata Dedi, Jakarta mempunyai posisi
                                                          1097
   1093   1094   1095   1096   1097   1098   1099   1100   1101   1102   1103