Page 1099 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1099
sentral yang seharusnya tetap mempertimbangkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut kenaikan upah
mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, semua negara memang
telah mengalami ujian dalam menghadapi wabah ini. Hampir semua sektor usaha terkena imbas
pandemi. Namun, kata dia, masih ada sektor usaha yang tetap tumbuh seperti telekomunikasi.
BURUH DKI TOLAK SURAT EDARAN MENAKER SOAL PENETAPAN UPAH MINIMUM
2021
Anggota Dewan Pengupahan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) DKI Jakarta, Dedi Hartono,
menyatakan menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta gubernur tidak
menaikan upah minimum 2021 . "Kami menolak surat edaran yang terbit itu. Kami sampaikan
bahwa aturan itu hanya bersifat imbauan jadi bisa tidak diikuti," kata Dedi saat dihubungi, Rabu,
28 Oktober 2020.
Menakertrans Ida Fauziah mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 bertarikh 26
Oktober 2020. Surat edaran tersebut meminta kepada para Gubernur untuk menyesuaikan
penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Surat itu
meminta gubernur melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan serta mengumumkan Upah
Minimum Provinsi Tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.
Sebagai Ibu Kota Negara, kata Dedi, Jakarta mempunyai posisi sentral yang seharusnya tetap
mempertimbangkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Dalam regulasi tersebut kenaikan upah mempertimbangkan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. "Ekonomi DKI masih bisa tumbuh 3,3 persen," ujarnya.
Menurut dia, semua negara memang telah mengalami ujian dalam menghadapi wabah ini.
Hampir semua sektor usaha terkena imbas pandemi. Namun, kata dia, masih ada sektor usaha
yang tetap tumbuh seperti telekomunikasi.
"Jadi tidak bisa dipukul rata juga untuk menjadi alasan tidak menaikan upah buruh," ujarnya.
Selama pandemi ini, kondisi buruh yang paling terkena imbasnya. Saat harga kebutuhan naik,
hidup buruh semakin sulit. "Kalau gaji tidak naik sedangkan harga kebutuhan pokok terus naik,
maka buruh bakal semakin susah." Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut
Pemprov DKI mengacu pada aturan pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi atau UMP 2021
yang diputuskan untuk tidak naik dari 2020.
"Kami di Pemprov baru dapat soal kebijakan dari pemerintah pusat bahwa UMP 2021 disamakan
dengan UMP 2020, tentu kami di Pemprov DKI mengacu pada peraturan dan ketentuan yang
ada," kata Wagub DKI Ahmad Riza di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.
Namun demikian, Riza menyebut bahwa pihaknya juga menyadari ada keinginan dari para
pekerja supaya ada peningkatan upah, karenanya dia menyebut hal tersebut akan didiskusikan
lebih lanjut.
"Kan apapun bentuk keputusannya itu kita harus hormati sesuai dengan kewenangan masing-
masing, tentu karena sudah ada keputusan dari pemerintah pusat untuk tidak menaikan Upah
Minimum Provinsi, kita harus menghormatinya, namun masyarakat juga bukan berarti tidak
boleh mengusulkan aspirasinya, nanti kita diskusinya dengan pemerintah pusat untuk mengambil
sebuah keputusan berdasarkan sebuah proses pertimbangan yang masak dan cermat," ucap
Riza.
IMAM HAMDI | ANTARA.
1098
