Page 1122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1122
UMP 2021 TAK NAIK, HATI-HATI DAYA BELI MAKIN LESU
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Di mana, dalam SE tersebut menyatakan Upah
Minimum tahun 2021 tidak berubah.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira mengatakan, jika upah minimum
tidak naik maka efek ke daya beli buruh akan sulit pulih dalam waktu cepat. Padahal fungsi upah
minimum itu untuk perlindungan bagi pekerja terutama dari kalangan yang paling bawah.
"Jadi dengan tekanan ekonomi seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mendorong kenaikan upah
minimum. Persoalan besaran kenaikan tentu harus mempertimbangkan indikator ekonomi dan
forum tripartit dimana pemerintah berfungsi sebagai mediator," kata Bhima saat dihubungi,
Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Menurut dia sejauh ini pemerintah melalui kementerian tenaga kerja berpihak kepada pengusaha
dan tidak memposisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
Sebelumnya sudah keluar adanya Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 membuka
peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha.
"Kado lain bagi pekerja adalah UU Cipta Kerja dimana banyak hak pekerja yang berkurang dan
memberi ketidakpastian kerja (job uncertainty)," ungkap Bhima. Jadi kalau sekarang ditambah
upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk perlindungan pekerja dan
pemulihan ekonomi.
Logikanya, sambung Bhima, upah minimum bertujuan untuk melindungi buruh yang rentan.
Sementara pemerintah proyeksikan inflasi tahun 2020 dikisaran 3%. Kalau inflasi naik, tapi upah
minimum tidak naik maka pekerja rentan akan anjlok daya beli nya. "Ini berpengaruh pada
konsumsi agregat tahun 2021. Konsumsi punya peran penting pada PDB, sehingga diproyeksikan
ekonomi masih akan alami kontraksi," jelas dia.
Harusnya pemerintah belajar dari negara lain, di AS saja negara yang kapitalis liberal, presiden
Trump sedang perjuangkan kenaikan upah minimum federal sebesar USD15 per jam. "Indonesia
kan negara pancasilais, harusnya ada keberpihakan yang lebih besar bagi pekerja rentan
khususnya dalam menghadapi masa pandemi dan resesi ekonomi," imbuh dia.
Dia menanyakan apakah bantuan sosial bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum?
Jawabannya tidak bisa. Masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB
yang hanya 2,1%." Jauh dibawah negara tetangga. bahkan timor leste memiliki 13,8% dari PDB.
Oleh karena itu kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum," jelas dia.
(rzy).
1121
