Page 1119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1119
"Saya beri contoh dua saja. Pertama, kesehatan dan makanan. Sektor itu kan tidak terkena
dampak. Harusnya Surat Edaran itu, jangan dong pukul rata pada semua sektor," ungkapnya.
Adapun 11 sektor usaha yang masih bisa beroperasi saat PSBB tersebut adalah : Perusahaan
kesehatan, Usaha bahan pangan, Energi, Telekomunikasi dan teknologi informatika, Keuangan,
Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri strategis, Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri
yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta Pemenuhan kebutuhan
sehari-hari.
Memberatkan Buruh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
Nena Wea menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum (UMP) di tahun
2021.
Andi Gani mengatakan, keputusan ini dapat membuat daya beli masyarakat semakin menurun.
"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," ujar Andi Gani di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Andi Gani meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya,
pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.
Andi mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi buruh juga jauh
lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.
Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebaiknya Naik Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengomentari Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang penetapan UM (upah Minimum) 2021 yang ditujukan kepada para
gubernur.
Menurutnya, SE Menaker hanya acuan bagi para gubernur sebelum menetapkan UM tahun
berikutnya.
UM ditetapkan oleh para gubernur paling lambat 1 November baik berupa UMP maupun UMK.
"Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah imbauan, dan bukan sebuah regulasi yang
wajib dipatuhi Gubernur," kata Timboel kepada Tribunnews, Selasa (27/10/2020).
"Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta Kerja, yang memiliki hak prerogative
menetapkan UM adalah gubernur, sehingga bisa saja gubernur menetapkan UM tidak sesuai
dengan SE Menaker," tambahnya.
Timboel menerangkan hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya.
SE Menaker mengimbau dan meminta delapan persen tetapi ada gubernur yang menetapkan
kenaikan UM lebih dari delapan persen.
"Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun," imbuh dia.
SE Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
masa Pandemi Covid-19 meminta para gubernur, pada point 1, untuk tidak menaikkan UM di
tahun 2021.
Ini artinya UM 2021 akan sama dengan UM di 2020 saat ini.
1118
