Page 1116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1116

Judul               Pemprov DKI Jakarta Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak
                                    Naikkan UMP 2021
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/10/28/pemprov-dki-
                                    jakarta-akan-ikut-keputusan-pemerintah-pusat-tak-naikkan-ump-2021
                Jurnalis            Sanusi
                Tanggal             2020-10-28 12:41:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami hormati keputusan yang diambil,
              sementara  keputusannya  seperti  tahun  lalu.  Itu  yang  kami  hormati,  kami  hargai,  kami
              laksanakan

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Namun demikian apabila ada teman-
              teman  dari  buruh  yang  keberatan;  kemudian  ingin  ada  peningkatan  silakan  sampaikan
              argumentasinya. Nanti kami akan sampaikan

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan
              bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
              terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19
              negative - Surnadi (Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi
              Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI)) Ada dua rekomendasi usulan itu. Tiba-tiba ada
              Surat Edaran yang menyatakan upah tahun 2021 tidak naik

              negative - Surnadi (Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi
              Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI)) Atinya menaker hanya mementingkan usulannya
              Apindo  saja.  Ini  yang  buruh  tidak  pernah  harapkan.  Mestinya  menaker  mengakomodir
              kepentingan buruh juga. Eggak boleh sepihak ini namanya tidak adil
              negative - Surnadi (Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi
              Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI)) Saya beri contoh dua saja. Pertama, kesehatan
              dan makanan. Sektor itu kan tidak terkena dampak. Harusnya Surat Edaran itu, jangan dong
              pukul rata pada semua sektor
              negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
              Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
              lagi turun, tentu sangat berat

              neutral - Tribunnews (Gubernur) Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah imbauan, dan
              bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi Gubernur

                                                          1115
   1111   1112   1113   1114   1115   1116   1117   1118   1119   1120   1121