Page 1117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

negative - Tribunnews (Gubernur) Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta
Kerja, yang memiliki hak prerogative menetapkan UM adalah gubernur, sehingga bisa saja
gubernur menetapkan UM tidak sesuai dengan SE Menaker

neutral - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun

negative - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Saya kira penambahan 4 item KHL
dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat, dan ini tidak
obyektif melihat kondisi riil di masyarakat

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata

Ringkasan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (
UMP) 2021. "Kami hormati keputusan yang diambil, sementara keputusannya seperti tahun lalu.
Itu yang kami hormati, kami hargai, kami laksanakan," ucap Riza, Selasa (28/10/2020) malam.
Dia menambahkan, kaum buruh dan pekerja memang sangat mengharapkan agar UMP 2021
bisa naik. Terkait hal itu, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI tetap menerima diskusi dan
masukkan dari para buruh soal UMP tersebut. "Namun demikian apabila ada teman-teman dari
buruh yang keberatan; kemudian ingin ada peningkatan silakan sampaikan argumentasinya.
Nanti kami akan sampaikan," ujarnya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel " Pemprov
DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021 ".

PEMPROV DKI JAKARTA AKAN IKUT KEPUTUSAN PEMERINTAH PUSAT TAK
NAIKKAN UMP 2021

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (
UMP) 2021.

"Kami hormati keputusan yang diambil, sementara keputusannya seperti tahun lalu. Itu yang
kami hormati, kami hargai, kami laksanakan," ucap Riza, Selasa (28/10/2020) malam.

Dia menambahkan, kaum buruh dan pekerja memang sangat mengharapkan agar UMP 2021
bisa naik.

Terkait hal itu, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI tetap menerima diskusi dan masukkan dari
para buruh soal UMP tersebut.

"Namun demikian apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan; kemudian ingin ada
peningkatan silakan sampaikan argumentasinya. Nanti kami akan sampaikan," ujarnya, seperti
dilansir dari Kompas.com dalam artikel " Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat
Tak Naikkan UMP 2021 ".

Nilai UMP DKI Jakarta tahun 2020 adalah Rp 4.276.349 per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah minimum
di tahun depan, baik UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

1116