Page 1298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Upah Minimum 2021 Jadi Jalan Tengah
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis X-11
Tanggal 2020-10-28 05:32:00
Ukuran 163x199mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 66.504.000

News Value Rp 199.512.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauzi- (MENTERI Ketenagakerjaan) Ini jalan tengah yang harus diambil oleh
pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kita jaga dan
keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar itulah SE ini kami keluarkan

negative - Ida Fauzi- (MENTERI Ketenagakerjaan) Melaksanakan penetapan upah minimum
setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020

negative - Ida Fauzi- (MENTERI Ketenagakerjaan) Melaksanakan penetapan upah minimum
setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.

negative - Bob Azam (Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan) Hanya sektor tertentu
masih positif, seperti telekomunikasi dan farmasi, tetapi mayoritas di sektor lainnya kesulitan

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jangan dipukul rata
semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum
untuk menjaga daya beli masyarakat

negative - Bhima Yudhistira (Ekonom Institute for Develop-ment of Economics and Finance
(Indef)) Apakah bantuan sosial bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum? Jawabannya
tidak bisa. Masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB yang hanya
2,1%. Kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum

Ringkasan

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor M/l
l/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19
merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah. Imbas pandemi, sebut Ida, telah berdampak
pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar
upah. Penerbitan SE tersebut juga berdasarkan kajian mendalam oleh Dewan Pengupahan
Nasional soal dampak covid-19 terhadap pengupahan.

1297