Page 1295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Pada praktiknya, tidak akan ada perubahan cost [biaya produksi] karena gaji karyawan tidak
naik. Kemudian, seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar [PSBB],
permintaan akan bergerak. Pengusaha pun akan menata kembali bisnisnya. Pabrik dijalankan,
permintaan dikencangkan, dan kinerja sektor industri bisa membaik," ujarnya.

Lebih lanjut, Johnny menyebut tidak naiknya upah minimum 2021 akan menjadi salah satu faktor
yang mendorong normalisasi suplai dan permintaan, sehingga-memudahkan pemulihan kinerja
industri yang anjlok selama 2020.

Sekadar catatan, Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat keputusan terkait dengan
kenaikan upah minimum pada 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran
Kemenaker Nomor M/ll/HK.04/X/2020.

Dengan pertimbangan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah meminta gubernur menetapkan upah
minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020.
"[Pemerintah] meminta gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum
2021 sama dengan nilai upah minimum 2020," sebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Secara resmi, gubernur diminta untuk mengumumkan penetapan upah minimum provinsi (UMP)
2021 pada 31 Oktober 2020.

Adapun, formulasi upah minimum 2021 masih mengacu pada peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang lama, yaitu UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 78/2015
tentang Pengupahan, bukan UU Cipta Kerja.

Setelah 2021, penentuan upah minimum bakal mulai disesuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan baru yang berlaku.
PERTIMBANGAN GUBERNUR

Bagaimanapun, kalangan pekerja masih berharap gubernur mau mempertimbangkan untuk
tetap menaikkan UMP 2021 di kisaran 1,5%---2%.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut
perhitungan tersebut didasari oleh tingkat inflasi Januari---Agustus yang mencapai 0,93% dan
tingkat inflasi secara tahunan pada Agustus 2020 sebesar 1,32%.

"Dengan data ini seharusnya para gubernur dapat mempertim-bangakan untuk tetap menaikkan
UMP2021, meskipun pun hanya di kisaran 1,5%---2%," ujar Timboel.

Dia mengatakan SE Menaker tentang upah minimum merupakan imbauan dan sifatnya tidak
wajib dipatuhi oleh gubernur. Mengacu pada UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja,
gubernur memiliki hak prerogatif menetapkan UMP.

Selain itu, kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi tahunan memiliki dampak
positif yaitu tidak tergerusnya daya beli pekerja sehingga tingkat konsumsi dapat terjaga.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Pengusaha Bob
Azzam menjelaskan langkah pemerintah untuk menetapkan upah minimum 2021 sama dengan
2020 akan memudahkan industri untuk mencapai titik balik modal atau break event point (BEP).

Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong pemulihan kinerja industri mencapai 70% pada
2021 dari kondisi saat ini sebesar 50%.

1294