Page 1290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1290
Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam
SE itu disebutkan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama seperti tahun ini.
DKI IKUT PUSAT, 4 DAERAH BIMBANG
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih mengikuti keputusan pemerintah pusat soal penetapan
upah minimum 2021 sama dengan 2020, sementara empat daerah memilih masih
mempertimbangkannya.
Keempat daerah itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan. Wakil
Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memutuskan mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker No. M/ll/ HK.04/2020 tentang Penetapan
Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam
SE itu disebutkan upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama seperti tahun ini.
Menurutnya, pemerintah pusat sudah memutuskan upah minimum tak ada kenaikan meskipun
buruh berharap ada peningkatan. "Tentu kami di Pemprov DKI Jakarta mengacu peraturan dan
ketentuan yang ada," katanya, Selasa (27/10).
Di sisi lain, dia menegaskan DKI masih membuka pintu dialog dengan pihak buruh untuk
menerima aspirasi ihwal ketentuan upah minimum provinsi (UMP). Dia mendorong pihak buruh
untuk menyampaikan aspirasinya tentang besaran UMP itu.
"Apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan kemudian ingin ada peningkatan [UMP]
silakan sampaikan argumentasinya nanti kita akan sampaikan [pemerintah pusat]," ujarnya.
Menaker Ida Fauziyah telah menetapkan upah minimum periode 2021 tidak mengalami kenaikan
atau sama seperti 2020.
Menaker juga meminta gubernur di masing-masing daerah melaksanakan penetapan upah
minimum 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga berharap gubernur menetapkan dam mengumumkan UMP 2021 pada 31
Oktober 2020. "Sehubungan dengan hal di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti
dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikoya serta pemangku kepentingan
terkait di wilayah Saudara," tulis Menaker.
Dari Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sudah menerima Surat
Edaran (SE) No. M/ll/ HK.04/2020.
"Sekarang kami sedang mengkaji dan mengkomunikasikan dengan tripartit agar fair, karena satu
dasarnya UU Ketenagakerjaan, ada UU Kedaruratan dan ada surat edaran ini," katanya.
Dia juga berjanji segera mengajak bicara Dewan Pengupahan dan tripartit agar semuanya
nyaman dan saling memahami.
Menurutnya, Jawa Tengah tidak akan tergesa-gesa dalam menyikapi SE itu karena masih ada
waktu.
Dalam SE tersebut, Gubernur harus mengumumkan penetapan Upah Minimum 2021 pada 31
Oktober 2020. "Tadi ada bupati yang menyampaikan, mbok diundur sampai November
(pengumumannya), biar kita bisa komunikasi terlebih dahulu. Saya kira ini ide bagus," tegasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Dansmigrasi Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari
menambahkan masih melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.
1289
