Page 1289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1289
Judul DKI IKUT PUSAT, 4 DAERAH BIMBANG
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2020-10-28 05:33:00
Ukuran 413x145mmk
Warna Warna
AD Value Rp 181.720.000
News Value Rp 545.160.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Tentu kami di Pemprov DKI Jakarta
mengacu peraturan dan ketentuan yang ada
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Apabila ada teman-teman dari buruh
yang keberatan kemudian ingin ada peningkatan [UMP] silakan sampaikan argumentasinya nanti
kita akan sampaikan [pemerintah pusat]
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sehubungan dengan hal di atas, diminta kepada Saudara untuk
menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikoya serta pemangku
kepentingan terkait di wilayah Saudara
neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Sekarang kami sedang mengkaji dan
mengkomunikasikan dengan tripartit agar f air, karena satu dasarnya UU Ketenagakerjaan, ada
UU Kedaruratan dan ada surat edaran ini
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) jawab Sakina. . Dari Palembang, Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatra Selatan Koimudin mengatakan masih memerlukan
waktu untuk membahas besaran upah 2021.
positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) katanya. . Koimudin menerangkan dalam
pembahasan UMP 2021 tetap melibatkan serikat pekerja. Dia memastikan meski pekan ini hari
kerja terpotong cuti bersama tetapi tidak bakal menganggu proses pembahasan UMP 2021.
Ringkasan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih mengikuti keputusan pemerintah pusat soal penetapan
upah minimum 2021 sama dengan 2020, sementara empat daerah memilih masih
mempertimbangkannya.
Keempat daerah itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan. Wakil
Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memutuskan mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker No. M/ll/ HK.04/2020 tentang Penetapan
1288
