Page 1284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

MENKEU: DUNIA USAHA DALAM SITUASI SANGAT TERTEKAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saat ini inflasi cukup rendah
akibat daya beli masyarakat yang masih melemah. Sektor usaha pun masih dalam situasi yang
sangat tertekan, begitu juga dengan masyarakat.

Terkait dengan itu. Menkeu berharap masyarakat khususnya pekerja dapat memahami
keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum pada 2021. Seperti diketahui,
Menteri Ketenagakerjaan. Ida Fauziyah, telah menetapkan upah minimum pada 2021 sama
dengan 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/ HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).

Meski kondisi perekonomian tertekan, Menkeu menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki
daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan
Subsidi Upah/Gaji untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.
"Jadi, pemerintah menggunakan instrumen fiskal tanpa menimbulkan tekanan ke perusahaan.
yang di sisi lain buruhnya atau pekerjanya juga membutuhkan dukungan. Melalui instrumen
fiskal, kita membantu sehingga perusahaan bisa tetap bertahan atau bahkan mulai bangkit
kembali, namun masyarakat juga tetap bisa dijaga dari sisi daya belinya," kata Sri Mulyani, dalam
konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (27/10).

Menurut dia. kebijakan yang diambil dalam masa pandemi Covid-19 ini jangan sampai membuat
perusahaan makin lemah, bahkan pekerja bisa menghadapi kemungkinan terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK).

'Ini yang sedang dicari titik balance-nya dalam menggunakan berbagai instrumen. Instrumen
upah minimum satu hal. tetapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk
perlindungan sosial di dalam rangka mengompensasi dan membantu mendorong daya beli
masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Dalam program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN), Menkeu mengatakan anggaran untuk Perlindungan Sosial dalam
mendorong daya beli masyarakat juga telah meningkat menjadi hampir Rp 245 triliun dari
sebelumnya sekitar Rp 220 triliun.

"Ini karena belanja di bantuan sosial naik terus. Kita tambahkan PKH (Program Keluarga
Harapan), Kartu Sem-bako dinaikan, bansos untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek, subsidi
listrik, dan yang lainnya," kata Menkeu.

Penetapan upah minimum tahun 2021 yang sama dengan 2020 juga mendapat reaksi keras dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap
penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021, dan penolakan omnibus law UU Cipta
Kerja. [HER/J-91

1283