Page 1281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

BURUH TUNTUT UPAH MINIMUM TETAP NAIK

Buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota
Bandung, Selasa (27 /10). Dalam aksi tersebut, buruh menuntut pemerintah tetap menaikkan
besaran upah minimum 2021.

Tuntutan itu merespons Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Nomor M/11/
HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam surat tertanggal 26 Oktober 2020 yang ditujukan kepada para gubernur itu, ada tiga poin
yang disampaikan. Dalam surat itu disebutkan, "Mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta
kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021
sama dengan nilai upah minimum tahun 2020."

Selain itu, gubernur diminta melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan dan mengumumkan upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2021 pada 31 Oktober 2020. Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja
Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) .Jawa Barat
(.Jabar), M Sidarta, menilai, dengan kondisi pandemi ini, pemerintah seolah-olah menggulirkan
opini agar buruh memaklumi upah minimum 2021 tidak naik atau disamakan dengan tahun 2020.
"Artinya apa? Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh. Sebenarnya masalah seperti mi
bukan pertama kali, kita pernah krisis 98. Upah naik, tidak masalah," kata Sidarta.
Menurut Sidarta, kondisi perekonomian tahun depan belum tentu tidak membaik. Berkaca dari
pengalaman, kata dia, perekonomian Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda
kenaikan upah minimum bagi buruh. "Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring
pengaman, yaitu upah minimum, baik UMP, UMK (upah minimum kabupaten/kota), dan UMSK
(upah minimum sektoral kabupaten/kota) sebagai jaring pengamanan," ujar dia.

Bila upah minimum tidak dinaikkan, Sidarta menilai, akan berpengaruh terhadap daya beli
masyarakat, yang nantinya juga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara
nasional. "Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum
buruh dan rakyat. Karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak
rumah, dibelanjakan lagi. Kalau daya beli (buruh) melemah, tentu masyarakat lain juga
melemah," kata Sidarta.

UMP Provinsi .Jabar 2020 nilainya ditetapkan Rp 1.810.351,36 atau naik Rp 141.978,53 dari
sebelumnya. Soal UMK 2021, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jabar Roy Jinto Ferianto meminta ada kenaikan minimal delapan persen.

ed: irfan fitrat

1280