Page 1278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Menurut Said Iqbal. seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan
upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan
penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja
di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mempertanyakan,
apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak
Menaker?," kata Said Iqbal dalam keterangannya. Selasa.

Karena itu, kata Said Iqbal. KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi
nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November nanti.

Kemudian aksi dilanjutkan pada tanggal 9 sampai 10 November yang diikuti puluhan dan bahkan
ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi. Istana, DPR RI. dan di kantor Gubernur di seluruh
Indonesia.
"Aksi nasional kami ini akan membawa 2 agenda, yakni membatalkan onmibus law UU Cipta
Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat,"
ungkap dia.

KSPI menyebut empat alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik. Pertama, jika upah
minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh
masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Di mana seiring dengan penolakan omnibus law. buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik sehingga aksi-aksi akan semakin besar," tutur dia.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Said
Iqbal kemudian membandingkan dengan apa yang terjadi pada Tahun 1998, 1999. dan 2000. |
YUS/H-12]

caption-

Sejumlah elemen buruh mendesak pemerintah merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI
Jakarta di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

1277