Page 1277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1277
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI mengacu pada aturan
pemerintah bahwa UMP 2021 tidak naik dari 2019.
DKI IKUT ATURAN PEMERINTAH TERKAIT UMP 2021
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan
pemerintah pusat terkait upah minimun provinsi (UMP) 2021.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI mengacu pada aturan
pemerintah bahwa UMP 2021 tidak naik dari 2019.
"Kita hormati keputusan (soal UMP) yang diambil sementara, keputusannya seperti tahun lalu,
itu yang kita hormati, kita hargai, kita laksanakan," ujar Riza Patria di Balai Kota, Jakarta. Selasa
(27/10).
Ariza, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah
mengambil keputusan soal UMP sesuai kewenangannya. Menurut Ariza, keputusan pemerintah
pusat tersebut diambil berdasarkan pertimbangan matang dan cermat.
"Namun, tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak berarti setiap keputusan yang sudah
diambil kemudian tidak ada dialog, diskusi, silakan saja kalau ada dialog, diskusi, silakan
diperkenankan," tandas dia.
Karena itu. kata Ariza, Pemprov DKI tetap terbuka untuk berdialog dan berdiskusi dengan
masyarakat khsususnya para pekerja atau buruh soal besaran UMP di DKI Jakarta. Pihaknya
memahami harapan besar dari para buruh agar UMP 2021 naik dibandingkan tahun 2020 ini.
"Apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan, kemudian ingin ada peningkatan, silakan
sampaikan argumentasinya nanti kita akan sampaikan (ke pemerintah pusat)." pungkas dia.
Seperti diketahui, UMP tahun 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1I/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 4.276.349 per bulan, angka ini naik sekitar
8,51 persen atau setara Rp 335.376 dibanding UMP 2019 lalu. Naiknya UMP saat itu mengacu
pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-m/308/HI .01.00/X/2019 tentang
Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
Tahun 2019.
Sementara untuk rumus kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun
2015 tentang Pengupahan.
Dalam surat edaran Menaker, disebutkan bahwa indikator kenaikan upah 8.51 persen merupakan
penggabungan antara nilai inflasi nasional 3,39 persen sampai September 2019 dengan
pertumbuhan PDB sebesar 5,12 persen.
Adil
Sementara itu, SE Menteri Ketenagakerjaan mendapat protes keras dari Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) yang menilai Menaker tidak memiliki sensitivitas terhadap nasib buruh
dan hanya memprioritaskan kepentingan pengusaha semata. Presiden KSPI Said Iqbal mengakui
pengusaha memang sedang susah. Namun, buruh juga jauh lebih susah.
1276
