Page 1272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1272
Bakal Ada PHK Jika UMP Naik Keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimun pada
2021 mendatang dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha.
"Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi
yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak
menambah karyawan baru," kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com, Selasa (27/10).
Sarman juga menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak
memungkinkan untuk menaikkan UMP 2021. Bisa bertahan saja, menurut dia, sudah sangat
bagus.
"Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak
memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow
sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan
semakin terpuruk," kata dia.
Buruh Ancam Mogok Nasional Aliansi Buruh Jabar (AJB) berencana menggelar mogok nasional
apabila pemerintah tidak meneken kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Meski saat ini
Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya menyatakan tidak ada
kenaikan upah pada tahun 2021 dikarenakan masih masa pandemi.
Menurut juru bicara ABJ, Roy Jinto Feriawan, SE tidak adanya kenaikan UMK tahun 2021 yang
diterbitkan malam tadi hanya berlaku untuk internal dan bukan berlaku untuk buruh. Roy
menegaskan pemerintah harusnya tunduk kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
"Amanat PP 78 pasal 43 disebutkan lima tahun setelah diberlakukan maka dia harus melakukan
survei kehidupan layak (KHL). Hari ini harusnya survei KHL tapi pemerintah tidak mau
melaksanakan. Jadi bisa saja skemanya inflansi plus KHL atau KHL plus inflansi. Atau melihat
kalau tidak survei adalah rata - rata kenaikan lima tahun, bisa dijadikan dasar, karena yang surat
edaran itu tidak ada dasar hukumnya," ujar Roy didepan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan
Diponegoro, Bandung.
Roy mengatakan adanya dasar hukum yang resmi tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini
Gubernur Ridwan Kamil dan Dewan Pengupahan Jawa Barat agar segera meneken rekomendasi
besaran UMP 2021. Karena pada hari ini juga, tengah berlangsung rapat soal hal serupa.
Roy mengancam, apabila tidak segera diteken besaran UMP 2021, rencana mogok nasional akan
segera dilakukan. Langkah pertama adalah dengan menggelar unjuk rasa secara serempak di
masing - masing kantor kepala daerah, sebelum puncaknya di kantor Gubernur Jawa Barat dan
di Jakarta.
"Saya mendapatkan informasi bahwa saat ini Gubernur Jawa Barat dan Dewan Pengupahan tidak
memutuskan menaikkan besaran UMP 2021. Sampai saat ini belum ada perwakilan dari
pemerintah yang menemui perwakilan buruh didepan," kata Roy.
Buruh Makin Merana Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani
Nena Wea menolak keras keputusan pemerintah yang tidak menaikan upah minimum atau UMP
2021. Andi Gani mengaku kecewa disaat kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, keputusan ini
akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun.
"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10).
1271
