Page 1270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1270
Judul Respons Pengusaha & Buruh UMP 2021 Tak Naik, Termasuk Ancaman
Mogok Massal
Nama Media merdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/respons-pengusaha-buruh-soal-tak-
naiknya-ump-2021-termasuk-ancaman-mogok-massal.html
Jurnalis Idris Rusadi Putra
Tanggal 2020-10-28 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur
untuk menyampaikan surat edaran tersebut kepada Bupati/Walikota serta pemangku
kepentingan terkait
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin
UMP diturunkan, maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Jika
dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang
lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah
karyawan baru
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu
bertahan sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat
terpuruk, cash flow sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban
pengusaha dan akan semakin terpuruk
positive - Roy Jinto Feriawan (Gubernur Jawa Barat) Amanat PP 78 pasal 43 disebutkan lima
tahun setelah diberlakukan maka dia harus melakukan survei kehidupan layak (KHL). Hari ini
harusnya survei KHL tapi pemerintah tidak mau melaksanakan. Jadi bisa saja skemanya inflansi
plus KHL atau KHL plus inflansi. Atau melihat kalau tidak survei adalah rata - rata kenaikan lima
tahun, bisa dijadikan dasar, karena yang surat edaran itu tidak ada dasar hukumnya
1269
