Page 1271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1271
positive - Roy Jinto Feriawan (juru bicara ABJ) Saya mendapatkan informasi bahwa saat ini
Gubernur Jawa Barat dan Dewan Pengupahan tidak memutuskan menaikkan besaran UMP 2021.
Sampai saat ini belum ada perwakilan dari pemerintah yang menemui perwakilan buruh didepan
positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI))
Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menetapkan upah minimum pada 2021 sama
dengan 2020 atau tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dia meminta kepada Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi
2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020. Serta meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan
upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
RESPONS PENGUSAHA & BURUH UMP 2021 TAK NAIK, TERMASUK ANCAMAN
MOGOK MASSAL
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menetapkan upah minimum pada 2021 sama
dengan 2020 atau tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata Ida dikutip merdeka.com, Selasa (27/10).
Dia meminta kepada Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi
2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020. Serta meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan
upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Gubernur untuk menyampaikan surat edaran
tersebut kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait," kata Ida.
Pengusaha: Upah Minimum Harusnya Turun Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan keputusan pemerintah sudah
sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam PP No.78 tahun 2015. Yakni UMP Tahun berjalan
ditambah (UMP tahun berjalan dikalikan Pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun 2020).
"Jika kita hitung malah minus, seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan,
maka kenaikan 0 persen sudah sangat bijak," kata Sarman kepada Liputan6.com, Selasa (27/10).
Di sisi lain, Sarman beranggapan jika UMP dipaksakan untuk naik, maka implikasinya adalah
terjadi PHK. Hal ini, kata Sarman, sebagai bentuk rasionalisasi pengusaha di tengah himpitan
krisis pandemi covid-19 ini.
1270
