Page 1267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

dalam hal ini menteri ketenagakerjaan (menaker) tanpa sensitivitas pada nasib pekerja dan lebih
condong memihak kepada pengusaha.
Benarkah pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap nasib pekerja? Yang pasti, Menaker
Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19, yang menyatakan tidak
ada kenaikan upah minimum tahun depan. Adapun yang mendasari SE yang diterbitkan pada 26
Oktober lalu karena kondisi ekonomi Indonesia yang tidak memungkinkan. Pasalnya, pemerintah
tidak ingin kenaikan upah minimum tahun depan justru akan memberatkan dunia usaha. Jadi,
semangat dari kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan dua pihak antara pekerja dan
pengusaha. Kebijakan itu dimaksudkan memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja
bagi pekerja serta menjaga kelangsungan usaha.

Sebelumnya kalangan pengusaha sudah mengajukan ke pemerintah agar tahun depan kenaikan
upah minimum ditiadakan. Pengusaha beralasan bahwa dampak pandemi Covid-19 telah
membuat dunia usaha tiarap. Gayung bersambut, keinginan kalangan pengusaha direstui
pemerintah. Selain itu, Menaker Ida Fauziyah juga membeberkan bahwa keputusan tanpa
kenaikan upah minimum tahun depan sudah melalui dialog bersama dengan Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas). Menaker mengakui sungguh sulit mencari keputusan yang tepat. Namun,
pada akhirnya keputusan yang dinilai KSPI lebih berpihak pada pengusaha adalah jalan tengah
yang harus ditempuh pemerintah.

Meski sudah dituangkan dalam SE tanpa kenaikan upah minimum, pihak KSPI tidak akan
menyerah dan tetap mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 8% untuk tahun depan.
Lebih jauh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menilai bahwa
persoalan upah minimum ini bukan sekadar masalah antara pekerja dan pengusaha. Dampak
lebih besar tanpa kenaikan upah minimum akan berpengaruh pada daya beli pekerja. Apabila itu
terjadi, adalah sebuah ancaman bagi pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi. Jauh
sebelumnya pihak KSPI juga sudah menyuarakan seputar anjloknya daya beli pekerja tanpa
kenaikan upah minimum yang pada akhirnya bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Namun, sepertinya pemerintah tidak termakan oleh "gertak" para aktivis pekerja yang
menyatakan daya beli pekerja ambruk tanpa kenaikan upah minimum. Mengatasi daya beli
pekerja yang melempem, pemerintah akan memainkan kartu melalui subsidi upah. Menaker Ida
Fauziyah menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial.

Akan tetapi, di mata ekonom langkah pemerintah tak menaikkan upah minimum dinilai kurang
tepat. Kenapa? Pengamat ekonomi dari Institute Development of Economic and Finance (Indef)
Bhima Yudhistira mengutarakan bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan sebaliknya
bila masalah ekonomi menjadi pertimbangannya. Dengan kebijakan tanpa kenaikan upah
minimum, kalangan pekerja semakin "bersemangat" turun ke jalan. Artinya, situasi akan semakin
panas yang bisa jadi mengundang aksi massa yang kian besar karena sudah menyangkut
kepentingan langsung pekerja yakni upah. Siap-siap, pengamanan ditambah.
(bmm).

1266