Page 1287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1287
BURUH INGIN UPAH TETAP NAIK, PENGUSAHA MENAMPIK
Kabar tak sedap bagi seluruh pekerja di Indonesia. Nilai upah minimum tahun depan tak naik.
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kepada Gubernur se-
Indonesia bernomor M/ll/IIK.04/2020 memastikan kabar itu. Dengan pertimbangan kelesuan
ekonomi Indonesia pada masa pandemi Covid-19 serta perlunya pemulihan ekonomi nasional,
"Diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun
2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," kata Ida dalam surat edaran yang dirilis
Selasa (27/10).
SE penetapan upah minimum ini diteken Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah
minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah
pada akhir Oktober 2020 ini.
Ida menyebut, SE ini untuk memberikan perlindungan sekaligus keberlangsungan bekerja bagi
pekerja, serta demi menjaga kelangsungan usaha. Walhasil, tidak ada kenaikan gaji tahun 2021
menjadi jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah saat kondisi pandemi ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku sikap Menaker ini
justru membuat aksi
perlawanan buruh akan semakin keras. "Menteri Tenaga Kerja tidak memiliki sensitivitas
terhadap nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal
menuding. Tanpa ada kenaikan upah, daya beli buruh yang rendah akan makin terimpit.
Sekretaris Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, SE Menaker ini
adalah imbauan, bukan regulasi yang wajib dipatuhi oleh gubernur. "Mengacu Undang-Undang
No 13/2003 ataupun UU Cipta Kerja, yang memiliki hak prerogatif menetapkan upah minimum
adalah gubernur. Sehingga bisa saja gubernur menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan
SE Menaker," ujar Timboel.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam menyebut, kebijakan yang
diambil oleh Menaker soal upah ini adalah kebajakan yang pas. Saat ini, mayoritas dunia usaha
mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19.
Sebagai perbandingan, kebijakan serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara seperti
Thailand dan Vietnam, padahal dibandingkan negara lain kinerja ekonomi Vietnam lebih baik.
"Lebih penting bisa terus gajian ketimbang bicara kenaikan gaji," ujar Bob.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Harijanto menambahkan, dalam kondisi seperti saat ini, upah minimum tahun depan
seperti tahun 2020 adalah kebijakan fair di tengah tekanan bisnis yang masih berat. Harus diakui
bahwa banyak perusahaan ikut tertekan pandemi Covid-19.
Meski upah minimum tahun depan tidak naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah
menyiapkan langkah antisipasi agar daya beli dan konsumsi kaum buruh tetap terjaga. Dia
optimistis, program bantuan sosial (bansos), seperti Bantuan Langsung Tunai dan bantuan
subsidi upah bagi pekerja yang berpenghasilan Rp 5 juta per bulan, bisa menjaga daya beli
masyarakat di tahun depan.
1286
