Page 1291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1291
"Hasilnya masih kami rapatnya," jawab Sakina.
Dari Palembang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatra Selatan Koimudin
mengatakan masih memerlukan waktu untuk membahas besaran upah 2021.
"Kami harus mengkajinya lagi bersama Dewan Pengupahan Sumsel. Saya belum bisa bilang
apakah besarannya naik atau tetap sama," katanya.
Koimudin menerangkan dalam pembahasan UMP 2021 tetap melibatkan serikat pekerja. Dia
memastikan meski pekan ini hari kerja terpotong cuti bersama tetapi tidak bakal menganggu
proses pembahasan UMP 2021.
"Minggu ini tetap kami bahas. Masih ada waktu, sehingga pada tanggal 1 atau 2 November 2020
nanti sudah keluar angka barunya," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim serta serikat pekerja untuk membahas penetapan UMP
2021.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo
mengatakan penetapan untuk di provinsi merupakan kewenangan gubernur meskipun
pemerintah pusat telah memutuskan penetapan upah minimum 2021 sama seperti 2020.
"Jika pemerintah pusat mengharapkan tidak ada kenaikan upah tahun depan, tetapi saya dengar
dari pengusaha inginya diturunkan, sebaliknya pekerja ingin naik," kata Himawan.
Nantinya, dia menambahkan hasil rapat koordinasi tim pengupahan akan disampaikan tertulis
berdasarkan usulan kedua belah pihak kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
sebelum 31 Oktober 2020 atau saat diumumkannya UMP Jatim.
Dari Bandung, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Hansmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi
mengatakan waktu pengumuman UMP 2021 akan dimajukan dari biasanya pada 1 November
2020 mengingat pada tanggal 28 Oktober-1 November ada cuti bersama.
Dia menolak keinginan buruh yang mendesak agar Gubernur Jabar tidak menentukan UMP.
Sesuai peraturan pemerintah, gubernur wajib menetapkan UMP, karena jangan sampai
kabupaten kota menetapkan lebih rendah dari UMP.
Dia bisa mengakomodasi sesuai ketentuan Apindo yaitu UMP 2021 tidak naik atau nilainya tetap
seperti UMP 2020.
Ekonom Universitas Diponegoro Wahyu Widodo mengungkapkan SE Menaker bisa menjadi
kerangka acuan bagi gubernur untuk merumuskan upah minimum di tingkat provinsi.
<fc2aA57/Mutamm*JFelsul Nur Ikhsan/Penl Wldartl/Dinda WUaiKfari) El
1290
