Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 141

Judul               DPR Minta Pemerintah Subsidi Buruh
                Nama Media          Jawa Pos
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            BYU
                Tanggal             2020-11-02 03:55:00
                Ukuran              70x438mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 71.050.000

                News Value          Rp 213.150.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Anggia Ermarini (Anggota Komisi IX DPR) Supaya mereka paham

              neutral - Anwar Hafid (anggota Komisi IX DPR) Fokus saja pada pertumbuhan daya beli publik



              Ringkasan

              Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan direspons
              DPR.  Dewan  meminta  pemerintah  menyiapkan  skema  bantuan  untuk  buruh.  Sebagai  solusi
              alternatif dari negara kepadaburuh ketika tidak ada kenaikan upah.

              Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan
              buruh terkait kebijakan upah tersebut. "Supaya mereka paham," terangnya Pemerintah juga
              perlu merumuskan ske-ma-skema bantuan kepada buruh sebagai kompensasi.


              DPR MINTA PEMERINTAH SUBSIDI BURUH

              Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan direspons
              DPR.  Dewan  meminta  pemerintah  menyiapkan  skema  bantuan  untuk  buruh.  Sebagai  solusi
              alternatif dari negara kepadaburuh ketika tidak ada kenaikan upah.
              Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan
              buruh terkait kebijakan upah tersebut. "Supaya mereka paham," terangnya Pemerintah juga
              perlu merumuskan ske-ma-skema bantuan kepada buruh sebagai kompensasi.

              Hampir senada, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid menyampaikan konsekuensi lain yang harus
              ditanggung pemerintah. Dengan tidak adanya kenaikan UMP tahun depan, pemerintah harus
              menjaga agar tidak ada kenaikan harga kebutuhan pokok sepanjang 2021.

              Pemerintah juga harus memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tentunya lewat
              berbagai  program  seperti  bantuan  langsung  tunai  (BLT),  padat  karya  tunai,  penguatan
              permodalan  UMKM,  dan  program  lainnya.  Selain  itu,  pemerintah  harus  menghentikan

                                                           140
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146