Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 141
Judul DPR Minta Pemerintah Subsidi Buruh
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis BYU
Tanggal 2020-11-02 03:55:00
Ukuran 70x438mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 71.050.000
News Value Rp 213.150.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anggia Ermarini (Anggota Komisi IX DPR) Supaya mereka paham
neutral - Anwar Hafid (anggota Komisi IX DPR) Fokus saja pada pertumbuhan daya beli publik
Ringkasan
Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan direspons
DPR. Dewan meminta pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk buruh. Sebagai solusi
alternatif dari negara kepadaburuh ketika tidak ada kenaikan upah.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan
buruh terkait kebijakan upah tersebut. "Supaya mereka paham," terangnya Pemerintah juga
perlu merumuskan ske-ma-skema bantuan kepada buruh sebagai kompensasi.
DPR MINTA PEMERINTAH SUBSIDI BURUH
Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan direspons
DPR. Dewan meminta pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk buruh. Sebagai solusi
alternatif dari negara kepadaburuh ketika tidak ada kenaikan upah.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan
buruh terkait kebijakan upah tersebut. "Supaya mereka paham," terangnya Pemerintah juga
perlu merumuskan ske-ma-skema bantuan kepada buruh sebagai kompensasi.
Hampir senada, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid menyampaikan konsekuensi lain yang harus
ditanggung pemerintah. Dengan tidak adanya kenaikan UMP tahun depan, pemerintah harus
menjaga agar tidak ada kenaikan harga kebutuhan pokok sepanjang 2021.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tentunya lewat
berbagai program seperti bantuan langsung tunai (BLT), padat karya tunai, penguatan
permodalan UMKM, dan program lainnya. Selain itu, pemerintah harus menghentikan
140