Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 138
IndarParawansa di Bakorvvil Malang kemarin. DiadidampingiSekdaprov Jatim Hem Tjahjono,
kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, serta perwakilan dari pekerja.
Mantan menteri sosial itu memahami bahwa UMP yang ditetapkan masih di bawah UMK terendah
yang diterapkan di sembilan kabupaten. Pandemi Covid-19 juga menjadi pertimbangan
pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut. Ada usaha yang terdampak, ada pula yang
tidak. Keputusan pemerintah harus bisa mengakomodasi semua kepentingan. "Karena itu,
diambil jalan tengah dengan menaikkan UMP Rp 100 ribu dibanding tahun sebelumnya," katanya.
Namun, diamenegaskanpengupahan di Jawa Timur tetap didasarkan pada UMK. Setelah
kabupaten/kota menetapkan upah minimum kabupaten atau kota (UMK), UMP tidak berfungsi.
"Pengupahan karyawan didasarkan pada UMKyang ditetapkan. Itu sesuai dengan aturan yang
ditetapkan, jadi (UMP, Red) sifatnya sementara," jelasnya.
Dia memahami keinginan buruh yang disampaikan saat unjukrasa beberapa hari lalu. Namun,
pemerintah harus memberikan jaminan kelangsungan bagi pengusaha di Jawa Timur. "Dari
banyak pertimbangan itu, akhirnya diambil keputusan," kata Khofifah.
Sekretaris KontklerasiSerikatPekerja Indonesia (KSPI)Jazuli menilai UMP2021 belum sesuai
permintaan pekerja. Sebelumnya, pekerja mengharapkan UMP sekitar Rp 2,5 juta. "Angka
inimengantisipasi kesenjanganupah antardaerah. Perbandingannya tidak terlalu jauh sehingga
merata,' katanya.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah provinsi untuk menaikkan UMP dan mengesampingkan
edaran dari Kementerian Tenaga Kerja Namun, dia menyayangkan besaran kenaikan tak seperti
yang diharapkan "Karena itu, kami akan menggugat keputusan tersebut,' ucapnya (riq/cl2/ris)
Ditetapkan sebesar Rp 1.868.777
Naik 5,65 persen jika dibandingkan dengan UMP tahun 2020 Pemberlakuannya hanya bersifat
sementara. Menunggu penetapan UMK setiap kabupaten/kota Dasar penentuannya adalah
formulasi dari aspirasi buruh dan pengusaha
GRAFIS: HERLAM8ANG/JAWA POS
137