Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 134
nya menolak Inpres yang mengatur tentang pertumbuhan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah (kiri) berbincang dengan peserta pelatihan di Balai Pelatihan Kerja (BLK)
Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/10).
Dalam Peraturan Pemerintah mengenai rumus kenaikan upah, dua komponen utama digunakan
yakni laju inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sebatas kenaikan UMP 2021, dia
mengharapkan para Gubernur, Walikota dan Bupati juga bisa mengalokasikan APBD untuk
mendukung daya beli pekerja.
Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan subsidi atau diskon kepada pekerja penerima upah
sebatas UMP untuk membeli kebutuhan pokok. "Semoga kenaikan UMP 2021 yang akan
ditetapkan tanggal 1 November 2020 ini di kisaran 1,5% - 2% bisa diterima semua pihak,
sehingga kesejahteraan pekerja terjaga dan kelangsungan usaha terjamin," katanya.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Harta-ti
mengatakan pemerintah perlu memiliki strategi agar daya beli masyarakat dapat kembali
tumbuh, di tengah pande-mic Covid-19 dan tak adanya kenaikan upah minimum bagi pekerja.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil peran dengan memberikan subsidi yang tepat
sasaran, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan memperkuat program-program
perlindungan sosial.
"Kalau mau daya beli reco-very pemerintah harus ambil peran. Jika perlu ini ada perluasan
penerima dana sosial. Perluasan tersebut bisa bekerja sama dengan industri-indus-tri padat
karya yang memang memiliki kemampuan rendah untuk menggaji karyawannya," kata Enny saat
dihubungi.
Pasalnya, menurut Enny, hal tersebut menjadi dilema pengusaha yang tidak mampu memberikan
kenaikan upah kepada karyawan. Sebab, di tengah tekanan pandemi Covid-19, jika pengusaha
harus menaikan gaji pegawai, maka konsekuensi yang harus dilakukan adalah melakukan
efisiensi. Dalam hal ini efisiensi yang dilakukan pengusaha berupa pemutusan hubungan kerja
(PHK). Enny menekan insentif program-program perlindungan sosial dan menjaga stabilitas
kebutuhan pokok perlu dilakukan agar tidak membebani
atau menurunkan daya beli masyarakat.
Apalagi, daya beli masyarakat berperan sangat besar untuk menggerakan ekonomi atau sebagai
penentu konsumsi rumah tangga. "Ibaratnya pemerintah harus mencari gelombang radio di
tengah hutan, harus benar-benar pas. Karena kalau daya beli turun nanti akan berdampak pada
kegiatan sektor dunia usaha, permintaan rendah omzet akan turun," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ha-riyadi Sukamdani mengatakan besaran
upah yang tak naik pada 2021 sebagai dampak dari ekonomi yang masih tertekan pandemi
Covid-19. Hal tersebut juga mengacu pada PP Pengupahan. Diam beleid itu penyesuaian upah
minimum dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan inflasi.
Dia mengatakan ekonomi ke depan masih sulit karena bergantung pada ketersediaan vaksin
corona. Dengan demikian, kebijakan pengupahan, termasuk kenaikan upah minimum harus
disesuaikan dengan kondisi terkini.
Sejumlah kepala daerah bereaksi beragam dengan imbauan Menaker Ida ini. Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tfengah memutuskan menaikan upah di wilayahnya.
Sementara DKI Jakarta menaikkan upah secara parsial, yakni hanya bagi sektor yang mengalami
pertumbuhan di tengah pandemi.
133
