Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 130
Jabar dan Sumut
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil memuUiskan tidak ada kenaikan UMP
2021 seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/ Kep.722-Yanbangsos'2020
tentang Upah Minimum Provinsi Jabar Tahun 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jabar. Rachmat Taufik Garsadi menyatakan, penetapan UMP 2021 tetap sama seperti 2020
sebesar Rp 1.810.351,36.
Penetapan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah 78/2015, dan surat edaran Menaker tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, serta berita acara Dewan
Pengupahan Provinsi Jabar tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum tanggal 27 Oktober
2020, dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor 561/51 /X/Depeprov perihal
Rekomendasi UMP Jabar 2021.
Rachmat mengatakan, peraturan pemerintah mengakomodasi adanya penetapan upah sesuai
dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Dewan pengupahan tingkat provinsi dapat menetapkan
KHL berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Namun, sampai 27 Oktober 2020, rapat
pleno dewan pengupahan, data BPS belum dirilis," ujarnya.
Berdasarkan rilisan BPS pada triwulan II 2020, Rachmat menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi
Jabar -5,98%. "Kalau kita melihat inflasi year onyear pada September itu 1,7. Maka UMP Jabar
(jika mengikuti formulasi peraturan pemerintah) akan turun. Jalan tengahnya mengikuti surat
edaran menteri agar UMP tetap sama seperti 2020," tutur Rachmat.
Nominal upah minimum yang berlaku di Jabar pada 2020 mengacu pada Surat Edaran Gubernur
Jabar Nomor
561/75 Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat tahun 2020 yang ditetapkan pada 21 November 2019. Upah minimum tertinggi
tercatat di Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.594.324,54 sedangkan upah minimum terendah
ada di Kota Banjar senilai Rp 1.831.884,83.
Pemprov Sumatera Utara (Sumut) juga memutuskan tidak menaikkan UMP pada
2021. Besaran upah masih mengikuti UMP2020 sebesar Rp 2,49 juta. Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butar-butar mengatakan, UMP tidak naik dengan
mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di daerah tersebut.
"Pemprov Sumut juga mengikuti surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi Tahun 2021," ujar Harianto Butarbutar, Minggu.
Ia mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat membahas masalah UMP dengan dewan
pengupahan yang juga melibatkan serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Sumut. "Kesepakatan tidak menaikkan UMP dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan surat edaran menteri itu juga menjadi dasar penetapan
UMP 2021," katanya. [ARS/142/152/153/155]
caption-
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diparesiasi kalangan buruh karena menetapkan kenaikan UMP
Jateng 2021.
129
