Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2021 tidak mengalami kenaikan atau tetap dari tahun
sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.810.351,36.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
mengatakan pihaknya tidak bisa menaikkan UMP mengingat dibutuhkan perhitungan yang
mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL), hasil pertumbuhan ekonomi provinsi, dan
angka inflasi.

Sampai detik akhir penetapan, Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar belum juga memberikan data
terbaru yang dibutuhkan dalam penetapan UMP.

"Kami belum mendapatkan rilis terbaru dari BPS. Karena mereka baru akan merilis data inflasi
pada 2 November dan pertumbuhan ekonomi pada 4 November," katanya kepada Bisnis, Minggu
(1/11).

Karena itu dengan belum adanya data tersebut Pemprov Jabar coba mengacu pada data terakhir
yakni triwulan II2020. Namun jika mengacu data BPS Jabar, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,98% (yoy). Kontraksi ini lebih dalam
dibandingkan nasional yang juga mengalami kontraksi sebesar-5,32% (yoy).

Sedangkan untuk nilai inflasi, pada triwulan II Jabar tetap terkendali dan berada pada 2,21%
(yoy). Realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan II2019 yang mencapai
sebesar 3,48% (yoy) maupun triwulan 12020 yang sebesar 3,94% (yoy).

"Dengan data yang cenderung negatif, maka UMP Jabar sebenarnya bisa saja turun," katanya.

Namun, karena tidak ingin menurunkan pendapatan para pekerja di tengah pandemi Covid-19,
Pemprov Jabar kemudian mengacu pada surat edaran Menakertrans melalui Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ ll/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 Pada Masa Randemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Ini dasarnya dari penetapan UMP Jabar untuk 2021 [yang tidak naik]," paparnya.

Pemprov Jawa Barat menetapkan UMP Jawa Barat pada

2020 sebesar Rpl.810.351. UMP itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/
Kep.l046-Yanbangsos/2018 tentang UMP Jabar 2020. Dari angka ini, Taufik berharap pemerintah
kabupaten/kota bisa mengikutinya.

UMP ini akan menjadi dasar dalam penetapan upah mininum kabupaten/kota (UMK)

di 27 daerah di Jabar. ''Jangan ada lagi upah minimum kabupaten/kota di bawah UMP," katanya.

Terkait dengan kemungkinan adanya kenaikan UMK, Taufik tidak menutup hal tersebut. Dia
menyerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkannya.
''Namun, batas akhir dalam penyampaian UMK tersebut pada 21 November 2020. Pemda harus
bisa menjelaskan secara rinci jika memang ingin menaikkan upah pekerja di daerahnya,"
pungkasnya.

Sementara itu, serikat buruh di Jabar menolak UMP 2021 yang ditetapkan tak naik atau sama
dengan upah minimum

2020 dengan alasan situasi pandemi Covid-19.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 seolah-
olah dimanfaatkan pemerintah agar buruh memaklumi tak naiknya upah minimum 2021.

124