Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Kenaikan UMP Jatim tersebut telah mempertimbangkan penghitungan yang telah dilakukan
Dewan Pengawas. Terlebih pada 27 Oktober lalu para buruh menyuarakan suaranya agar ada
kenaikan upah hingga Rp 600.000, tetapi baru ditetapkan naik sebesar Rp 1 ()0.(K)0
sebagaimana perhitungan yang dilakukan Dewan Pengawasan. Kita juga harus melihat
kelangsungan industri juga harus dijamin," tega Khofifah.

Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi mengatakan, meski besaran kenaikan upah tak setinggi tuntutan
yang diajukan, dia berharap para buruh tetap bersyukur atas kenaikan tersebut. Karena
bagaimana pun juga, saat ini Indonesia tengah dilanda keprihatinan akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, Pemda DIY menetapkan UMP 2021 sebesar Rp 1.765.000, atau naik 3,54%.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui SK Gubernur DIY No 319/KEP/2020 tentang Penetapan
UMP 2021 dan ditandatangani pada 31 Oktober 2020. Sekertaris Daerah DIY Kadarmanta
Baskara Aji menjelaskan, angka Rp 1.765.000 muncul dari hasil kesepakatan dalam rapat Dewan
Pengupahan Daerah yang di dalamnya meliputi serikat buruh, pengusaha dan Pemda. Kenaikan
upah tersebut juga sesuai angka inflasi ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Angka pertumbuhan ekonomi 1,91 dan inflasi 1,42. Keduanya dijumlahkan itu jadinya 3,33%.
Kemudian pekerja meminta kekanaikan lagi agar sampai 4%. Kemudian usulan disampaikan
pada Gubernur menaikkan lebih tinggi dari yang disepakati dalam rapat dewan pengupahan,
meski tidak sampai 4% tapi 3,54% yakni angkanya menjadi Rp 1.765.000," ungkap Aji, Minggu.

Meski masih ada penolakan dari kalangan buruh. Aji memaparkan, dalam rapat dewan
pengupahan, enam organisasi pekerja juga sudah terlibat dalam menentukan UMP tersebut.
"Ada enam perwakilan pekerja termasuk KSPSI, lalu enam dari Apindo dan pemerintah. Saya
kira keterwakilannya sudah cukup dan sudah ada masing -masing unsur. Saat rapat sudah
disepakati naik, tetapi disesuaikan dengan kondisi di DIY," katanya.

Selain Jatim dan DIY, Pemprov Jawa Tengah (Jateng) juga menetapkan UMP 2021 naik 3,27%.
Keputusan yang diambil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Sabtu (31/10) ini, diapresiasi
kalangan buruh. "Kami memberikan apresiasi kepada pak Gubernur, yang berani mengabaikan
SE Menaker dan tetap menaikkan UMP tahun depan. Memang sebenarnya, SE itu bisa
dilaksanakan, bisa tidak. Pak Gubernur memilih tidak melaksanakan dan berpedoman pada PP
78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kami mengapresiasi keberanian itu," kata sekertaris
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo, Minggu.

Menurutnya, SE Menaker memang harus diabaikan. Tidak hanya oleh Ganjar, tetapi oleh kepala
daerah lain di Indonesia. "Karena SE itu kedudukannya masih di bawah PP, jadi harus diabaikan.
Maka kami menilai, sudah tepat langkah pak Ganjar yang mengabaikan edaran Menaker ini,"
imbuhnya.

Mal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Elly
Rosita Silaban. Menurutnya, keputusan Ganjar mengabaikan SE Menaker dan tetap menaikkan
UMP 2021 sangat tepat.

"Saya kira itu bagus dan harus dicontoh kepala daerah lain di Indonesia. Pak Ganjar sudah
memprakarsai menaikkan UMP tahun depan sebesar 3,27%, saya kira gubernur lain tidak boleh
kalah dan minimal mengikuti," katanya.

128