Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 133
Ringkasan
Pemerintah menyebutkan upah minimum periode 2021 sama seperti pada 2020. Keputusan
tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI No
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menaker Ida Fauziyah mengatakan keputusan menyamakan upah tahun depan itu lantaran
pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19
dan perlu adanya pemulihan ekonomi.
KALA BURUH BERHARAP KE GUBERNUR
Pemerintah menyebutkan upah minimum periode 2021 sama seperti pada 2020. Keputusan
tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI No
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menaker Ida Fauziyah mengatakan keputusan menyamakan upah tahun depan itu lantaran
pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19
dan perlu adanya pemulihan ekonomi.
"[Gubernur diminta untuk] Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021
sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," kata Menaker Ida dalam surat edaran yang
disampaikan pekan lalu.
Ida meminta kepala daerah baru melaksanakan penetapan Upah Minimum seperti yang berlaku
selama ini setelah tahun 2021. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga berharap gubernur
menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.
Pandemi Covid-19, menurutnya, telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai SE
Menaker adalah sebuah imbauan bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi gubernur di tiap
daerah.
Hal tersebut mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Cipta
Kerja. Dalam kedua be-leid itu gubernur memiliki hak prerogatif menetapkan UMP. "Bisa saja
gubernur menetapkan UMP tidak sesuai dengan SE Menaker. Hal ini kerap kali terjadi di tahun-
tahun sebelumya. Seperti tahun lalu contohnya, ketika SE Menaker mengimbau dan meminta di
Kudus, Jawa Tengah, Kamis (22/10). Industri rokok kerja besar.
kenaikan upah minimum 8%. Namun ada gubernur yang menetapkan kenaikan UMP lebih dari
8%. Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun," jelasnya saat dihubungi.
DAMPAK KONSUMSI
Timboel menilai para gubernur tetap perlu menaikkan UMP 2021 dalam persentase yang wajar.
Hal itu menurutnya diperlukan untuk mendukung daya beli dan konsumsi masyarakat serta
menjaga kelangsungan usaha dari pebis-nis. Kenaikan juga disesuaikan dengan hasil
pembahasan bersama antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.
"Harus dicari solusi kenaikan UMP 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja
dan kelangsungan usaha," katanya.
132
