Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 128
positive - Rachmat Taufik Garsadi (None) Kalau kita melihat inflasi year onyear pada September
itu 1,7. Maka UMP Jabar (jika mengikuti formulasi peraturan pemerintah) akan turun. Jalan
tengahnya mengikuti surat edaran menteri agar UMP tetap sama seperti 2020
positive - Harianto Butarbutar (Menteri Tenaga Kerja tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2021) Pemprov Sumut juga mengikuti surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
neutral - Harianto Butarbutar (Menteri Tenaga Kerja tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi
Tahun 2021) Kesepakatan tidak menaikkan UMP dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan surat edaran menteri itu juga menjadi dasar
penetapan UMP 2021
Ringkasan
Dua provinsi, Jawa Timur (Jatim) dan DI Yogyakarta (DIY) menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) 2021 mengalami kenaikan. Keputusan diambil masing-masing pemerintah daerah, meski
sudah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menetapkan, tidak ada kenaikan
UMP 2021.
Di Kota Surabaya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Para-wansa, Minggu (1/11) petang
mengumumkan, UMP 2021 di wilayahnya naik 5,56% dari 2020. Kenaikan dengan nilai Rp
100.000 sehingga UMP 2021 menjadi Rp 1.868.777. Sedangkan UMP 2020 sebesar Rp 1,7 juta.
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim sebelum menetapkan UMP 2021 telah melakukan rapat
koordinasi dengan Dewan Pengupahan Jatim. Rapat dilakukan setelah ada keputusan dari
Kemente-rian Ketenagakerjaan berkaitan dengan Surat Edaran (SE) No M/l 1/HK.04/2020
Kementerian Ketenagakerjaan pada 26 Oktober 2020 lalu.
JATIM DAN DIY TETAPKAN UMP 2021 NAIK
Dua provinsi, Jawa Timur (Jatim) dan DI Yogyakarta (DIY) menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) 2021 mengalami kenaikan. Keputusan diambil masing-masing pemerintah daerah, meski
sudah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menetapkan, tidak ada kenaikan
UMP 2021.
Di Kota Surabaya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Para-wansa, Minggu (1/11) petang
mengumumkan, UMP 2021 di wilayahnya naik 5,56% dari 2020. Kenaikan dengan nilai Rp
100.000 sehingga UMP 2021 menjadi Rp 1.868.777. Sedangkan UMP 2020 sebesar Rp 1,7 juta.
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim sebelum menetapkan UMP 2021 telah melakukan rapat
koordinasi dengan Dewan Pengupahan Jatim. Rapat dilakukan setelah ada keputusan dari
Kemente-rian Ketenagakerjaan berkaitan dengan Surat Edaran (SE) No M/l 1/HK.04/2020
Kementerian Ketenagakerjaan pada 26 Oktober 2020 lalu.
Dari hasil koordinasi itu, disepakati ada kenaikan UMP Jatim sebesar 5,56% atau sebesar Rp
100.000 dibanding UMP Jatim 2020. Dengan begitu, UMP Jatim 2021 adalah Rp 1.868.777.
Khofifah menerangkan, selama ini UMP Jatim masih di bawah rata-rata upah menengah
kabupaten-'kota (UMK) di Jatim. Untuk UMK terendah di Jatim pada 2020 adalah sebesar Rp 1,9
juta. Beberapa daerah dengan UMK terendah itu antara lain adalah Sampang, Situbondo,
Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.
127
