Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 143
Judul Sejumlah Provinsi Tetap Naikkan UMP
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis X-6
Tanggal 2020-11-02 03:53:00
Ukuran 239x151mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 73.134.000
News Value Rp 219.402.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak covid-
19, kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP No 78 Tahun 2015
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buat surat edaran baru yang menyatakan ada kenaikan
upah, yang masuk mekanisme dewan pengupahan kabupaten kota. Sesuai kemampuan setiap
kabupaten, kota, dan sektor industrinya
Ringkasan
MESKIPUN Pemerintah Pusat menetapkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama dengan
UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi covid-19, sejumlah daerah tetap
memutuskan kenaikan UMP di wilayah masing-masing.
DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur (Jastim),
dan Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk di antara provinsi yang tetap menaikkan besaran UMP
2021.
SEJUMLAH PROVINSI TETAP NAIKKAN UMP
KSPI meminta Menaker Ida Fauziyah mencabut surat edaran yang mengatur UMP 2021 tidak
naik. Meskipun Pemerintah Pusat menetapkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama
dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi covid-19, sejumlah daerah
tetap memutuskan kenaikan UMP di wilayah masing-masing.
DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur (Jastim),
dan Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk di antara provinsi yang tetap menaikkan besaran UMP
2021.
142