Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 147
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya tak
setuju jika tidak ada kenaikan upah minimum pada 2021. Untuk itu, ia mengusulkan adanya
kenaikan maksimal delapan persen. "Kami tawarkan (maksimal) delapan persen kenaikan upah
untuk menjaga konsumsi, tetapi sekali lagi itu dirasa memberatkan, kita bisa membikin
degradasi. Tapi tidak nol persen," ujar Said Iqbal dalam sebuah diskusi daring, Ahad (1/11).
KSPI USULKAN UPAH MINIMUM NAIK MAKSIMAL 8 PERSEN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya tak
setuju jika tidak ada kenaikan upah minimum pada 2021. Untuk itu, ia mengusulkan adanya
kenaikan maksimal delapan persen. "Kami tawarkan (maksimal) delapan persen kenaikan upah
untuk menjaga konsumsi, tetapi sekali lagi itu dirasa memberatkan, kita bisa membikin
degradasi. Tapi tidak nol persen," ujar Said Iqbal dalam sebuah diskusi daring, Ahad (1/11).
Menurutnya, kenaikan upah di antara dua hingga delapan persen dimaksudkan untuk menjaga
daya beli dan konsumsi masyarakat. Namun, kenaikan tetap harus dipertimbangkan oleh
kemampuan kabupaten/kota dan perusahaan. "Kami tolak total kalau nol persen karena akan
membuat konsumsi turun. Gradenya antara dua sampai delapan persen. Kami harapkan delapan
persen untuk menjaga tingkat daya beli dan konsumsi," ujar Said.
Situasi seperti saat ini, kata Said, pernah terjadi di masa Presiden B.J. Habibie. Saat kondisi
pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka minus dan investasi lesu, tetapi pemerintah
justru menaikkan upah minimum saat itu. "Harapannya di bawah presiden saat itu sederhana
sekali, konsumsi harus dijaga. Investasi tidak begitu membaik karena resesi, kemudian ekspor
juga tidak begitu membaik. Kondisinya hampir sama dengan sekarang," ujar Said Iqbal.
Jika tak ada kenaikan upah minimum pada 2021, ia menyebut nantinya akan ada aksi besar oleh
serikat pekerja di banyak daerah. "Karena itu, mari kita menenangkan diri semuanya, tidak boleh
menang-menangan. lah. Pengusaha susah, pemerintah lebih berat, buruh juga susah. Karena
itu yang mampu naikkan yang tidak mampu jangan naik, fair satu itu saja," paparnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19). Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Terbitnya SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada
kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
termasuk dalam membayar upah. "Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020," kata Menaker seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).
146
