Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Namun, keputusan penaikan UMP tersebut ditujukan bagi kegiatan yang tidak terdampak covid-
19. Adapun bagi usaha yang terdampak covid-19, diizinkan bagi mereka untuk tidak menaikkan
UMP.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merilis keputusan itu. Sabtu (31/10), menyatakan
masa pandemi covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk
mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan,
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun 2021. "Bagi kegiatan
usaha yang terdampak covid-19, kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau
sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak covid-19 dapat mengalami
kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No 78 Tahun 2015," ungkapnya.

Penetapan itu, tambah Anies. telah sejalan dengan semangat Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/ X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai
UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi covid-19.
Terkait hal-hal tersebut di atas, serta mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan
UMP di DKI adalah sebesar 3,27%, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta
Tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548. Jumlah itu naik dari UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.

Bagi perusahaan yang terdampak covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama
dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi.
dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang
meminta sektor usaha terdampak covid-19 dengan sendirinya diperbolehkan tak menaikkan UMP
2021, alias tetap menggunakan UMP 2020. Pasalnya, pada kebijakan asimetris UMP 2021 DKI.
diputuskan kenaikan UMP 3,27%. Terkecuali bagi sektor usaha terdampak covid-19 bisa
mengajukan permohonan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pun menetapkan UMP Sulsel naik 2% dari Rp3.103.800 menjadi
Rp3.165.876 atau bertambah Rp62.076. Menurutnya, keputusan itu diambil dari keputusan
bersama dengan dewan pengupahan.

Edaran Menaker

Di lain sisi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencabut surat edaran yang mengatur UMP 2021 tidak
naik. Menaker diminta membuat surat edaran baru yang mengatur kenaikan upah minimum.
"Buat surat edaran baru yang menyatakan ada kenaikan upah, yang masuk mekanisme dewan
pengupahan kabupaten kota. Sesuai kemampuan setiap kabupaten, kota, dan sektor
industrinya," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam program Crosscheck #FromHome by
Medcom.id bertajuk Upah Minimum 2021 tak Naik. Jangan Panik, Minggu, 1 November 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai
SE Menaker terkait UMP 2021 dinilai hanya sebagai acuan untuk gubernur se-Indonesia. Artinya,
pemerintah daerah akan menentukan sendiri naik atau tidaknya UMP. Gubernur di tiap daerah,
menurut Melki, memiliki kewenangan sendiri melihat dinamika ekonomi di wilayah yang
dipimpinnya. Klausul yang mengatakan bahwa upah minimum tidak naik, bisa saja berlaku
seperti SE atau sebaliknya.

(LN/Hld/Ant/X-6)

143