Page 1472 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1472
Menurut Ida, penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan.
Pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menaker Ida Fauziyah yang
mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dengan adanya surat edaran tersebut, buruh akan
semakin keras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan
omnibus law UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (27/10).
Said meminta, sebaiknya pemerintah bersikap lebih adil, yaitu tetap menaikkan upah minimum
2021. Namun, bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan
tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan
dan melaporkannya ke Kemenaker.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
Ia pun mempertanyakan surat edaran tersebut sudah diketahui presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirinya mencurigai bahwa surat edaran tersebut dibuat atas keputusan sepihak Menaker.
"Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak
Menaker?" tanyanya.
KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia berencana akan melakukan aksi nasional besar-
besaran di 24 provinsi pada 2 November. Selain itu buruh juga merencanakan aksi pada 9 sampai
10 November yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi,
Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan membawa isu batalkan
omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya
beli masyarakat.
Pada hari ini, ribuan buruh Jawa Barat (Jabar) sudah lebih dulu menggelar aksi ujuk rasa di
Gedung Sate, Selasa (27/10). Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI /ketua DPD
KSPSI Provinsi Jawa Barat (Jabar), Roy Jinto Ferianto, buruh yang melakukan aksi sekitar 3.000
buruh.
"Aksi ini berdasarkan hasil rapat serikat pekerja/serikat buruh di tingkat Jabar. Kami akan
melakukan aksi unjuk rasa pada 27 Oktober 2020 di Gubernur dan Disnakertrans Jabar," ujar
Roy kepada Republika, Selasa (27/10).
Adapun tuntutan buruh di Jabar adalah, pertama menolak olak UMP 2021 dengan alasan bahwa
yang berlaku di Jawa Barat adalah UMK dan UMSK Jabar, tidak membutuhkan UMP. Tuntutan
kedua, kata Roy, adalah agar pemerintah mentapkan UMK 2021 dengan kenaikan minimal 8
persen. Dasar pertimbangannya, kenaikkan upah 5 tahun terakhir sejak adanya PP No 78 tahun
2015 adalah rata-rata 5 persen.
"Pertimbangan kedua adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 karena UMK 2021
walaupun ditetapkan di tahun 2020, tapi berlaku di Januari 2021," kata Roy.
Karena itu, kata Roy, perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa
dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021. Tuntutan ketiga, kata dia, adalah
1471
