Page 1468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1468

Judul               Menaker: Tak Bijak Demonstrasi di Tengah Pandemi

                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Omnibus Law

                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qiv15b377/menaker-tak-bijak-
                                    demonstrasi-di-tengah-pandemi

                Jurnalis            Teguh Firmansyah
                Tanggal             2020-10-27 19:24:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Menurut saya menjadi tidak bijak demo dalam kondisi seperti
              ini jika alasannya adalah menyalurkan aspirasi ruang itu sangat terbuka, kami sudah memulai
              kick  off  pembahasan  rancangan  peraturan  pemerintah  sebagai  turunan  dari  Undang-undang
              Cipta  Kerja,  di  situlah  ruang  bagi  teman-teman  serikat  pekerja  serikat  buruh,  ruang  bagi
              pengusaha untuk duduk kembali merumuskan rancangan peraturan pemerintahnya
              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Teman-teman kita yang belum merasa terakomodasi melalui
              peraturan  pemerintah  masih  ada  pilihan  yaitu  melakukan  judicial  review  melalui  peraturan
              pemerintah

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Mudah-mudahan  semakin  meluas  kesempatannya  setelah
              Undang-undang Cipta Kerja itu disahkan



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan demonstrasi yang mengumpulkan
              banyak orang atau menciptakan kerumunan adalah tindakan tidak bijak di tengah pandemi Cofid-
              19. Jika tidak setuju bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

              Menurutnya  pandemi  Covid-19  belum  berakhir,  dan  vaksin  sedang  diupayakan.  Sehingga
              mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah upaya
              untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, Menaker Ida mengatakan tentu saja hak untuk
              melakukan judicial review juga sangat terbuka.







                                                          1467
   1463   1464   1465   1466   1467   1468   1469   1470   1471   1472   1473