Page 1463 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Komisi B DPRD Sarankan Pemprov DKI Tak Naikkan UMP 2021

Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/27/19303561/komisi-b-
dprd-sarankan-pemprov-dki-tak-naikkan-ump-2021

Jurnalis Ryana Aryadita Umasugi
Tanggal 2020-10-27 19:30:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Abdul Aziz (Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta)
Karena memang keadaan pandemi ini kita sama-sama tahu bahwa pemerintah sedang
mengalami di awal-awal resesi, mengalami penurunan yang tinggi, dan dengan ini saya kira bijak
lah kalau memang untuk mencegah lebih banyak lagi menjadi korban. Dalam hal ini pengusaha-
pengusaha yang membayar buruh, saya kira memang ya dipertahankan saja dulu, jangan
dinaikan

positive - Abdul Aziz (Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta)
Yang penting semua pengusaha ini masih bisa bertahan, semua orang masih bisa bekerja. Insya
Allah kalau tahun depan ini pulih kita bisa kembali atau juga lebih baik dari keadaan sebelumnya,
kita pikirkan lagi bisa menaikkannya

negative - Abdul Aziz (Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta)
Saya kira dampak dari meningkatnya daya beli tidak sebanding dengan banyaknya
pengangguran yang akan timbul bila kebijakan ini tidak diikuti, karena saat ini saja, dengan UMP
lama sudah banyak karyawan yang dirumahkan

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19

Ringkasan

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz menyarankan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang tak menaikkan
upah minimun provinsi (UMP) 2021.

1462