Page 1466 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1466
(UMP) 2021. Kendati demikian, Riza memastikan Pemprov DKI tetap menampung aspirasi
masyarakat.
DKI LAKSANAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH TIDAK NAIKKAN UMP 2021
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan Pemprov DKI Jakarta akan
melaksanakan keputusan pemerintah pusat untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi
(UMP) 2021. Kendati demikian, Riza memastikan Pemprov DKI tetap menampung aspirasi
masyarakat.
"Kita hormati keputusan yang diambil, sementara keputusannya (nilai UMP) seperti tahun lalu.
Itu yang kita hormati, kita hargai, kita laksanakan, namun demikian apabila ada teman-teman
dari buruh yang keberatan kemudian ingin ada peningkatan silakan sampaikan argumentasinya
nanti kita akan sampaikan," ujar Riza di Balai Kota, Selasa (27/10).
Riza menyadari keputusan tidak menaikkan UMP 2021 cukup berat bagi buruh. Namun, kata dia,
ia meyakini pemerintah pusat telah mempertimbangkan dengan matang terhadap penundaan
kenaikan UMP 2021.
"Tentu pemerintah pusat mengambil sebuah keputusan berdasarkan sebuah proses
pertimbangan yang masak, yang cermat. Tetapi, tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak
berarti setiap keputusan yang sudah diambil kemudian tidak ada dialog diskusi," tuturnya.
Keputusan Menaker Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan
Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Dikutip dari Surat Edaran Menaker tersebut, Selasa (27/10/2020), pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta kepada para gubernur di seluruh
Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama
dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.
Ida juga meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah
tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
31 Oktober 2020.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, dalam SE tersebut tidak
ada kata kenaikan sehingga UMP 2021 sama dengan tahun ini.
"Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan
di SE tidak ada kata kenaikan," tegas Dinar Titus Jogaswitani.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
buruh Indonesia meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Dia menolak permintaan
kalangan pengusaha yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.
1465
