Page 1465 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1465
Judul DKI Laksanakan Keputusan Pemerintah Tidak Naikkan UMP 2021
Nama Media merdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/jakarta/dki-laksanakan-keputusan-
pemerintah-tidak-naikkan-ump-2021.html
Jurnalis Yunita Amalia
Tanggal 2020-10-27 19:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kita hormati keputusan yang diambil,
sementara keputusannya (nilai UMP) seperti tahun lalu. Itu yang kita hormati, kita hargai, kita
laksanakan, namun demikian apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan kemudian
ingin ada peningkatan silakan sampaikan argumentasinya nanti kita akan sampaikan
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Tentu pemerintah pusat mengambil
sebuah keputusan berdasarkan sebuah proses pertimbangan yang masak, yang cermat. Tetapi,
tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak berarti setiap keputusan yang sudah diambil
kemudian tidak ada dialog diskusi
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan
nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan di SE tidak ada kata kenaikan
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sebagai contoh, di DKI
Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal
pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum
tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan
ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak ada alasan upah
minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena pertumbuhan ekonomi sedang minus.
Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17
persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16 persen
Ringkasan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan Pemprov DKI Jakarta akan
melaksanakan keputusan pemerintah pusat untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi
1464

