Page 1464 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1464
Ia menyarankan hal tersebut, lantaran kondisi saat ini berada di tengah pandemi juga kondisi
ekonomi yang tak terlalu baik.
KOMISI B DPRD SARANKAN PEMPROV DKI TAK NAIKKAN UMP 2021
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz menyarankan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang tak menaikkan
upah minimun provinsi (UMP) 2021.
Ia menyarankan hal tersebut, lantaran kondisi saat ini berada di tengah pandemi juga kondisi
ekonomi yang tak terlalu baik.
"Karena memang keadaan pandemi ini kita sama-sama tahu bahwa pemerintah sedang
mengalami di awal-awal resesi, mengalami penurunan yang tinggi, dan dengan ini saya kira bijak
lah kalau memang untuk mencegah lebih banyak lagi menjadi korban. Dalam hal ini pengusaha-
pengusaha yang membayar buruh, saya kira memang ya dipertahankan saja dulu, jangan
dinaikan," ucap Aziz saat dihubungi, Selasa (27/10/2020).
Maka, kata dia, seharusnya tak masalah bila belum ada kenaikan UMP untuk pegawai dan buruh.
"Yang penting semua pengusaha ini masih bisa bertahan, semua orang masih bisa bekerja. Insya
Allah kalau tahun depan ini pulih kita bisa kembali atau juga lebih baik dari keadaan sebelumnya,
kita pikirkan lagi bisa menaikkannya," kata dia.
Mengenai daya beli masyarakat terutama karyawan perusahaan swasta, Aziz menyebutkan
seharusnya tak terganggu dibandingkan harus menaikkan UMP namun dengan berbagai
konsekuensi.
"Saya kira dampak dari meningkatnya daya beli tidak sebanding dengan banyaknya
pengangguran yang akan timbul bila kebijakan ini tidak diikuti, karena saat ini saja, dengan UMP
lama sudah banyak karyawan yang dirumahkan," tutur Aziz.
Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan
upah minimum di tahun depan, baik UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi ekonomi
Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru
akan memberatkan dunia usaha.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya
seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).
1463
