Page 1462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1462
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat
tersebut ditujukan kepada para gubernur.
UMP 2021: BURUH JABAR MINTA UPAH TETAP NAIK
Serikat buruh di Jawa Barat menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak naik atau sama
dengan Upah Minimum 2020 dengan alasan situasi pandemi Covid-19.
Sebelumnya, keputusan upah minimum 2021 tidak naok tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat
tersebut ditujukan kepada para gubernur.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 seolah-
olah dimanfaatkan pemerintah agar buruh memaklumi tak naiknya upah minimum 2021.
"Pemerintah sudah sejak awal menggulirkan opini itu, menggiring opini itu supaya rakyat,
khususnya kaum buruh memaklumi kalau upah buruh 2021 tidak naik, akan disamakan dengan
upah tahun 2020. Artinya apa ? Pemerintah tidak pro rakyat, tidak pro buruh sebenarnya masalah
seperti ini bukan pertama kali kita pernah krisis 98. Upah naik tidak masalah," kata Sidarta di
Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/10/2020).
Berkaca dari pengalaman, ekonomi Indonesia masih bisa terselamatkan tanpa harus menunda
kenaikan upah minimum bagi buruh.
"Pemerintah tetap menaikkan upah buruh sebagai jaring pengaman yaitu upah minimum baik
UMP, UMK dan UMSK sebagai jaring pengamanan," ujarnya.
Menurutnya jika upah minimum 2021 tidak naik maka akan berpengaruh pada daya beli
masyarakat, yang buntutnya mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Kami menolak isi surat edaran tersebut, itu pasti akan memperlemah daya beli kaum buruh dan
rakyat, karena upah buruh dibelanjakan untuk pedagang, ojek, untuk mengontrak rumah
dibelanjakan lagi kalau daya beli (buruh) melemah tentu masyarakat lain juga melemah,"
katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan selain menolak tak
naiknya upah minimum 2021, buruh juga mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.
"UU Cipta Kerja itu cacat formal dari jumlah halamannya, artinya menandakan bahwa terjadi
kekacauan dan DPR tidak siap melakukan pengesahan. Kami melakukan mosi tidak percaya
kepada DPR RI khususnya fraksi yang menyetujui Omnibus Law ini," katanya.
Tuntutan lainnya adalah agar gubernur mengakomodir rekomendasi UMK dan UMSK dari bupati
untuk daerah Bogor, Bekasi dan Karawang. Pihaknya mengancam akan menggelar mogok kerja
jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
1461
