Page 1473 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1473
revisi SK UMSK Bekasi dan Bogor tahun 2020 dengan alasan yang ditetapkan oleh Gubernur tdk
sesuai dengan rekomendasi Bupati dan walikota Beksi dan Bogor.
"Banyak kode KBLI yang dihapus serta berlakunya UMSK dalam Kepgub sejak tanggal
ditetapkan," katanya.
Menurut Roy, kenaikan upah minimum untuk daerah yang ada diktum tersebut hanya naik sejak
Oktober sampai Desember 2020 sedangkan prinsip upah minimum itu berlaku sejak Januari
2020. Tuntutan keempat, kata Roy, adalah agar pemerintah menetapkan UMSK Karawang tahun
2020 sesuai rekomendasi Bupati karena hasil rapat pleno Depeprov Jabar kemarin tidak sesuai
dengan rekomendasi Bupati Karawang.
"Banyak perusahaan yang tidak masuk dalam berita acara Depeprov Jabar ke Gubernur, maka
kita minta agar Gubernur menetapkan UMSK Karawang 2020 sesuai rekom bupati," katanya.
Tuntutan kelima, Presiden segera menerbitkan perppu untuk mencabut atau membatalkan
Omnibus Law UU Cipta Kerja karena dinilai sangat cacat formil dan materil serta sangat
merugikan kaum buruh.
"Aksi ini akan diikuti kurang lebih 3.000 perwakilan anggota serikat pekerja/serikat buruh di
Jabar dan kita juga sedang mempersiapkan aksi secara serentak di setiap daerah dalam waktu
dekat," tegas Roy.
Menurutnya, aksi di daerah ini dilakukan dengan agenda meminta bupati/wali kota untuk
merekomendasikan kenaikan UMK 2021 minimal 8 persen kepada Gubernur Jabar. Buruh juga,
kata dia, akan mempersiapkan aksi secara nasional menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan
menolak keinginan pemerintah dan pengusaha untuk tidak ada kenaikkan upah di tahun 2021.
1472
