Page 1475 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1475

UPAH MININUM TIDAK NAIK, BURUH DI CIMAHI ANCAM LAKUKAN AKSI

              PARA buruh di Kota Cimahi, Jawa Barat terpaksa menelan kekecewan. Pasalnya, upah minimum
              tahun depan akan tetap sama seperti pada 2020.

              Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang upah
              minimum 2021, bahwa upah tahun depan masih sama dengan yang saat ini berlaku. Itu artinya,
              besaran upah di Cimahi akan tetap di angka Rp3.139.274,74.

              Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin menyatakan,
              dengan keluarnya keputusan tidak naiknya upah minimum 2021 menandakan bahwa pemerintah
              sama sekali tidak memihak kaum buruh. "Kecewa sekali, padahal kami sangat berharap upah
              tahun depan naik 8 persen," kata Asep, Selasa (27/10).

              Pihaknya  mengancam  akan  melakukan  aksi  apabila  keputusan  upah  minimum  tidak  segera
              dicabut. Menurut Asep, keputusan ini menjadi hadiah terpahit setelah sebelumnya pemerintah
              bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja.

              "Produk hukum tersebut ditentang buruh. Undang-undang itu saja masih masalah, sekarang
              memunculkan masalah baru," ujarnya.

              Sekretaris  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cimahi,  Uce  Herdiana  mengungkapkan,  pihaknya  sudah
              menerima surat edaran upah minimum tahun 2021. "Kami sudah terima surat edarannya. Isinya
              upah minimum tahun depan masih sama dengan upah minimum 2020," terangnya.
              Langkah  selanjutnya,  Dinas  Tenaga  Kerja  akan  melakukan  rapat  pleno  bersama  Dewan
              Pengupahan  dalam  waktu  dekat.  Hasil  pleno  tersebut  akan  disampaikan  kepada  Wali  Kota
              Cimahi, untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

              "Meski sudah ada edaran tetap harus diplenokan. Sudah ada hasil pleno, diusulkan ke wali kota
              untuk diusulkan ke gubernur dan ditetapkan sebagai UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten),"
              ungkap Uce.

              Diakuinya,  keputusan  ini  tentunya  membuat  para  buruh  kecewa.  Namun,  pihaknya  tak  bisa
              berbuat banyak karena keputusan sudah dibuat pemerintah pusat. "Buruh kan pasti inginnya
              naik, tapi kan sudah ada edarannya," jelasnya. (R-1).






























                                                          1474
   1470   1471   1472   1473   1474   1475   1476   1477   1478   1479   1480