Page 1479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

OPSI USULKAN KENAIKAN UPAH 1,5%-2% SEBAGAI JALAN TENGAH

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai kehadiran Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang penetapan upah minimum 2021 yang
ditujukan kepada para gubernur merupakan hal biasa setiap tahunnya.

Timboel bilang, SE memang dikeluarkan Menaker sebagai acuan bagi para gubernur sebelum
menetapkan upah minimum tahun berikutnya. Upah minimum ditetapkan oleh para gubernur
paling lambat tanggal 1 November tahun berjalan. Jadi sebelum tanggal 1 November 2020 para
gubernur diharapkan sudah menetapkan upah minimum, baik berupa upah minimum provinsi
(UMP) maupun upah minimum kota/kabupaten (UMK).

"Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah himbauan, dan bukan sebuah regulasi yang
wajib dipatuhi Gubernur. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta Kerja, yang
memiliki hak prerogatif menetapkan upah minimum adalah gubernur, sehingga bisa saja
gubernur menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan SE Menaker," jelas Timboel dalam
siaran pers, Selasa (27/10).

Perbedaan penetapan upah minimum dengan SE kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya.
Misalnya, SE Menaker menghimbau dan meminta kenaikan 8%, tetapi ada gubernur yang
menetapkan kenaikan upah minimum lebih dari 8%. "Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun," kata
Timboel.Permintaan Menaker kepada Gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021
didasari oleh perhitungan 64 item KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan Menaker.
Walaupun ada kenaikan 4 item KHL, sebelumnya 60 item KHL, namun pemerintah menurunkan
kualitas item-item KHL lainnya sehingga ketika dijumlahkan berdasarkan data BPS maka nilai
total KHL sebagai acuan UM di 2021 tidak mengalami kenaikan.

"Saya kira penambahan 4 item KHL dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama
adalah tidak tepat, dan ini tidak obyektif melihat kondisi riil di masyarakat. Saya menilai hal
tersebut dilakukan Pemerintah hanya untuk mencapai target yaitu tidak ada kenaikan UM di
2021. Ini tidak fair," jelasnya.
Timboel menyebut, SE Menaker tahun ini akan diprotes oleh kalangan SerikatPekerja
(SP)/Serikat Buruh (SB). Kalangan SP/SB menilai SE ini akan mempengaruhi para Gubernur
untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021.

Maka Timboel mengatakan, SP/SB harus bisa mempengaruhi para gubernur untuk tidak
mengikuti SE Menaker tersebut dan meyakinkan Gubernur untuk tetap menaikkan UM dalam
persentase yang wajar dan bijak, yang bisa mendukung daya beli pekerja dan kelangsungan
usaha.

"Saya menilai permintaan Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021 dan adanya
usulan SP yang meminta kenaikan UM di 2021 sebesar 8% adalah tidak tepat. Harus dicari solusi
kenaikan upah minimum 2021 dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan
kelangsungan usaha," jelas Timboel.
Kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi year on year (yoy) akan memiliki
dampak ikutan yang positif. Dengan adanya kenaikan upah minimum maka daya beli pekerja
tidak tergerus oleh inflasi sehingga pekerja dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat
konsumsinya.
Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat
sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi agregat mendukung 55% - 60%
terhadap pertumbuhan ekonomi.

1478